Perkuat Tata Kelola dan Inovasi, Direktorat PAUD Akselerasi Langkah Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Berita 2026-03-13 | 13:00:00

JAKARTA PAUDPEDIA - Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), konsisten meneguhkan langkah strategis untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026 setelah pada tahun 2023 berhasil meraih Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).

Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan lokakarya penguatan Zona Integritas (ZI) yang dibuka langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) Direktorat PAUD, Imam Pranata, di Jakarta, Kamis (12/3). Narasumber kegiatan dari Biro Organisasi Sumberdaya Manusia Setditjen PAUD Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Muhammad Arafat dan Rizki Maulana Kusuma. 

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang telah diraih Direktorat PAUD sebelumnya. Dalam arahannya, Imam Pranata menekankan bahwa transisi dari WBK menuju WBBM menuntut standar yang jauh lebih tinggi, terutama dalam hal dampak nyata pelayanan publik dan konsistensi integritas.

Komitmen Menjadi Role Model Nasional

Dalam sambutan pembukaannya, Imam Pranata menegaskan keberhasilan meraih WBBM tidak hanya dilihat dari kelengkapan dokumen administratif, tetapi dari bagaimana praktik baik (best practice) yang telah dilakukan diakui dan direplikasi oleh instansi lain. Hal ini sejalan dengan upaya membangun generasi emas Indonesia 2045 melalui reformasi birokrasi yang berdampak.

Salah satu poin krusial yang dibahas dalam lokakarya ini adalah evaluasi terhadap manajemen risiko. Imam menyoroti catatan dari lembar hasil evaluasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa rencana aksi seringkali belum menyentuh isu strategis organisasi secara mendalam.

"Rencana kerja tim ZI harus mencakup tiga aspek fokus: capaian kinerja, mitigasi risiko pelanggaran integritas, dan mitigasi hambatan pemberian layanan," tegasnya.

Ia juga mendorong pemetaan ulang tugas utama di seluruh unit kerja untuk meminimalisir potensi benturan kepentingan (conflict of interest), sesuai dengan mandat regulasi tahun 2024.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar terdapat korelasi kuat antara kinerja individu dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan perjanjian kinerja organisasi. "Jangan sampai saat wawancara evaluasi, ada ketidaksinkronan antara praktik kerja yang dilakukan dengan capaian indikator kinerja utama. Hadirnya kita harus melengkapi nilai indeks organisasi," tambahnya.

Inovasi Pelayanan Publik sebagai "Core" WBBM

Sementara itu Muhammad Arafat dari Biro Organisasi dan SDM Kemendikdasmen mengatakan perbedaan mendasar antara WBK dan WBBM terletak pada kualitas inovasi pelayanan publik. Imam menjelaskan bahwa untuk menuju WBBM, inovasi yang dikembangkan—baik berbasis teknologi seperti Artificial Intelligence (AI) maupun inovasi sistem/program—harus memiliki payung hukum yang kuat dan keberlangsungan yang terukur.

"Inovasi bukan sekadar membuat aplikasi baru. Kita harus bisa menjelaskan dampak dari inovasi tersebut sebagai percepatan layanan. Apakah ada peningkatan kualitas secara nyata? Apakah masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung? Inilah yang akan menjadi pembeda utama kita di mata tim penilai nasional," jelas Arafat 

Sejalan dengan paparan materi dalam kegiatan tersebut, langkah Direktorat PAUD ini juga merupakan bagian dari agenda besar "RB Tematik" yang diusung pemerintah. 

Terdapat enam tema utama dalam Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, di mana Direktorat PAUD memegang peranan vital pada Tema 6: Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas, dan Mutu Layanan Pendidikan.

Berdasarkan data capaian, Indeks RB Kemendikdasmen terus menunjukkan tren positif, meningkat dari angka 73,91 pada tahun 2016 menjadi 91,56 pada proyeksi tahun 2025. Peningkatan ini melampaui rata-rata indeks nasional, yang menunjukkan komitmen kementerian dalam menciptakan birokrasi yang akuntabel.

Adapun bentuk intervensi yang dijalankan Direktorat PAUD dalam mendukung RB Tematik ini meliputi:

• Pembangunan dan revitalisasi infrastruktur satuan pendidikan.
• Penguatan kapasitas dan kualitas guru serta tenaga kependidikan.
• Transformasi digital pembelajaran dan literasi digital.
• Penguatan layanan PAUD melalui PAUD Holistik Integratif.
• Transisi PAUD ke Sekolah Dasar (SD) yang menyenangkan.

Menghadapi Periode Transisi

Kegiatan ini juga membahas implementasi Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan RB pada Periode Transisi. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan regulasi selama proses penetapan Peraturan Presiden tentang Grand Design RB Nasional 2025-2045.

Direktorat PAUD berkomitmen untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran agenda RB ke dalam dokumen perencanaan tahunan, guna memastikan pelaksanaan agenda tetap berjalan sistematis, berkelanjutan, dan terukur sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kita sudah memenuhi syarat administrasi, di mana masa kerja setelah meraih WBK sudah lebih dari satu tahun. Sekarang, saatnya kita membuktikan kualitas layanan kita melalui integritas yang tak tergoyahkan dan inovasi yang berdampak luas bagi anak-anak usia dini di seluruh Indonesia," tutup Imam Pranata.

Dengan semangat perubahan yang terus dikobarkan, Direktorat PAUD optimis dapat meraih predikat WBBM sebagai bukti nyata pengabdian birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari korupsi.

 

Peliput : Eko B Harsono dan Wisnu Aditya