Transparansi Pengelolaan Bantuan Revitalisasi PAUD, Kepala Sekolah Diingatkan Jauhi Praktik Mark-up dan Memberi Pungutan Liar

Berita 2026-03-06 | 09:28:00

MEDAN, PAUDPEDIA — Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana melalui Program Revitalisasi Satuan PAUD (RAPID). Sebanyak 630 satuan PAUD di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki fase krusial pembangunan fisik setelah tuntasnya proses administrasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama.

Kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Program Revitalisasi Satuan PAUD yang berlangsung di Medan, 3 hingga 6 Maret 2026, menjadi titik awal dimulainya pengerjaan fisik secara masif.

Kepala Subdirektorat Sarana Prasarana dan Tata Kelola Direktorat PAUD, Kurniawan, menegaskan bahwa program ini merupakan fondasi utama menuju visi Indonesia Emas 2045 yang tidak boleh diciderai oleh praktik-praktik tidak terpuji.

"Anak-anak yang saat ini berada di jenjang PAUD usia 0-6 tahun akan menjadi generasi penerus yang matang di tahun 2045. Oleh karena itu, pemulihan satuan PAUD yang terdampak bencana menjadi prioritas mutlak agar proses belajar kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya," ujar Kurniawan saat menutup kegiatan tersebut, Kamis (5/3/2026) malam. Penutupan dihadiri Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD Djayeng Baskoro, PJ Prasarana Direktorat PAUD RM Suryo Donny Putranto.

 

Integritas Tanpa Pungli dan Gratifikasi

Dalam arahannya yang lugas, Kurniawan memberikan peringatan keras terkait integritas pengelolaan dana bantuan. Mengingat program ini melibatkan penyaluran dana langsung ke satuan pendidikan, ia menekankan bahwa seluruh proses pembangunan harus bersih dari segala bentuk pungutan liar (pungli), pemberian komisi, maupun gratifikasi kepada pihak mana pun.

"Saya ingin menekankan satu hal yang sangat penting: tidak ada pungli, tidak ada pemberian komisi, dan tidak ada gratifikasi dalam program ini. Dana yang masuk ke rekening satuan pendidikan harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pembangunan sesuai dengan menu dan spesifikasi yang telah ditetapkan," tegas Kurniawan.

Ia mengingatkan bahwa transparansi adalah kunci utama. Para pengelola PAUD diminta untuk menolak setiap permintaan imbalan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan bantuan atau kemudahan birokrasi. 

Pesan ini disampaikan secara berulang guna memastikan bahwa anggaran negara benar-benar sampai ke struktur bangunan sekolah, bukan menguap untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Integritas ini menjadi bagian dari komitmen "3S" yang ia gaungkan, yakni Sukses, Sejahtera, dan Selamat.

"Selamat yang saya maksud adalah aman secara hukum. Jangan sampai ada masalah di akhir. Saya dan Bapak-Ibu harus selamat, husnulkhatimah di akhir program. Tidak ada temuan dari inspektorat maupun aparat penegak hukum karena kita menjalankan amanah ini dengan jujur," tambahnya.

 

Pengawasan Ketat oleh Kemendagri

Program RAPID ini bukanlah kegiatan rutin biasa, melainkan agenda strategis nasional yang dipayungi oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025. 

Mengingat urgensinya, progres pengerjaan di lapangan dipantau secara ketat setiap pekannya oleh Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi yang diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri.

Kurniawan mengungkapkan bahwa Direktorat PAUD secara rutin melaporkan setiap perkembangan kepada Satgas tersebut. "Kegiatan PKS ini selalu kami laporkan setiap minggunya. Saat ini, kami sudah melaporkan hampir 600 PKS yang sudah tuntas di forum Satgas yang diketuai Mendagri. Minggu depan, pertanyaannya bukan lagi soal PKS, tapi apakah dana sudah salur atau belum, dan bagaimana progres fisiknya," ungkapnya.

Pelibatan Satgas lintas kementerian ini menunjukkan bahwa mata pemerintah pusat tertuju langsung pada setiap jengkal pembangunan di daerah. Para kepala satuan PAUD diingatkan bahwa setiap keterlambatan atau ketidaksesuaian spesifikasi akan langsung menjadi catatan nasional. Oleh karena itu, disiplin waktu menjadi harga mati.

"Begitu dana masuk, detik demi detiknya sudah mulai dihitung. Jangan sampai karena merasa waktu masih panjang, Bapak dan Ibu bersantai. Jika durasi pengerjaan pendek namun Bapak-Ibu tidak segera menyusun strategi, kita semua akan kesulitan mempertanggungjawabkannya di hadapan Satgas," jelas Kurniawan.

 

Model Swakelola dan Partisipasi Publik

Satu hal yang menjadi kekuatan program RAPID adalah sistem swakelola yang melibatkan masyarakat setempat. Model ini dipilih untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap fasilitas pendidikan serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar.

Sepulang dari kegiatan di Medan, para pengelola PAUD diinstruksikan untuk segera menemui tokoh masyarakat dan berkoordinasi dengan penyedia material bangunan lokal. Keterlibatan warga dalam proses pembangunan diharapkan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian desa atau kelurahan setempat.

"Sampaikan kepada para tokoh masyarakat bahwa sekolah ini mendapatkan program RAPID yang dilaksanakan secara swakelola. Keterlibatan mereka sangat menentukan. Kita ingin masyarakat merasa memiliki hasil pembangunan ini, sekaligus menghidupkan ekonomi lokal melalui pembelian material di toko-toko terdekat," kata Kurniawan.

Namun, ia juga mengingatkan agar pengelola segera melakukan survei ketersediaan bahan bangunan. Mengingat program revitalisasi ini dilakukan secara masif di berbagai jenjang pendidikan, potensi kelangkaan material bisa menjadi kendala jika tidak diantisipasi sejak dini.

 

Disiplin Dokumentasi dan Administrasi

Selain aspek fisik, ketertiban administrasi dan dokumentasi visual menjadi poin yang tidak kalah krusial. Kurniawan meminta para pengelola PAUD untuk mendokumentasikan setiap tahapan pembangunan—mulai dari titik nol persen hingga rampung—dengan sudut pengambilan gambar yang konsisten.

Dokumentasi yang rapi bukan hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan Satgas, tetapi juga berpeluang diikutsertakan dalam lomba dokumentasi video dan foto tingkat nasional seperti tahun sebelumnya. 

"Tahun lalu ada lomba dengan hadiah yang lumayan. Jika dokumentasi Bapak dan Ibu rapi sejak awal, Anda sudah siap berkompetisi kapan pun lomba itu diumumkan kembali," ujarnya.

Menutup arahannya, Kurniawan meminta kesanggupan dan janji para peserta untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa janji yang diucapkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada Tuhan.

"Bapak dan Ibu sudah menandatangani PKS, dananya segera masuk, jadi harus dioptimalkan. Saya yakin Bapak dan Ibu sanggup melaksanakan ini demi masa depan anak-anak kita. Mari kita dukung dan doakan agar program revitalisasi ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti," pungkasnya.

Dengan tuntasnya penandatanganan PKS ini, bola kini berada di tangan pengelola satuan PAUD untuk segera merealisasikan bangunan yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi pendidikan usia dini di wilayah terdampak bencana.

Peliput : Eko B Harsono dan Wisnu Aditya