Kota Makassar Bangun Tiga PAUD Negeri, Direktorat PAUD Ingatkan Panitia Sesuai Ketentuan dan Transparansi

Berita 2022-10-26 | 08:15:00

PAUDPEDIA — Dinas Pendidikan Kota Makassar kembali melakukan audiensi dengan Direktorat PAUD guna memperoleh sejumlah informasi serta mendapatkan masukan secara tepat terkait pelaksanaan program sekolah terintegrasi atau satu atap yang akan dikembangkan serta rencana pembangunan tiga sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di tiga kecamatan di Kota Makassar senilai Rp 17 Milliar.

Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Makassar melakukan kunjungan kerja dan audiensi dengan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemendikbudristek terkait rencana pelaksanaan program sekolah terintegrasi yang sedang mereka persiapan. Kunjungan kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar saat itu dipimpin oleh Kepala Bidang PAUD dan Sekolah Dasar Kota Makassar, Dr Syarifudin dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Hj Hertawati S.Sos, MM melakukan audiensi pada 5 Oktober 2022 lalu. Terdapat 15 Kecamatan di Kota Makassar dan saat ini baru terdapat satu PAUD Negeri.

Delapan orang pejabat dan staf Dinas Pendidikan Kota Makassar yang melakukan perjalanan dinas tersebut antara lain Linda Any Fitriani, ST, Kepala Seksi Pengadaan Sarana, Moh Sukri Andi Wali, MT, Plt Kepala Seksi Perencanaan Pendidikan, Sriyenti Taufiq M.Si, Analis Kurikulum PAUD Dikmas dan Yasmin Gesba, M.Pd, Fungsional PAUD Dikmas.

Rombongan diterima Kepala Pokja Regulasi dan Tata Kelola Satuan PAUD, Muhammad Ngasmawi, Kepala Pokja Publikasi, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, Nor Ilman Saputra, Kepala Pokja Kemitraan Daerah dan Pemberdayaan Komunitas, Lestari Kusuma Wardani dan Tim Teknis Direktorat PAUD, Didik Yusmawardi di Gedung E Lantai 7 Direktorat PAUD Kompleks Kemdikbudristek, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.

"Kami tentunya menyambut baik upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang tengah melakukan inovasi pendidikan terintegrasi serta rencana membangun tiga satuan PAUD Negeri di tiga kecamatan di Kota Makassar. Hanya saja kami sebagai pembina jenjang PAUD di Kementerian juga mengingatkan agar rencana tersebut dilakukan dengan penuh amanah, sesuai dengan ketentuan hukum serta regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Dan lebih dari itu diperlukan transparansi karena menggunakan anggaran yahg cukup besar nilainya," ujar Muhammad Ngasmawi.

Dikatakan, kesadaran masyarakat untuk membawa putra dan putrinya ke jenjang PAUD sebagai pilar pertama penguatan serta pembentukan pendidikan karakter pada manusia masih harus ditingkatkan. Karena saat ini angka partisipasi kasar jenjang PAUD masih sekitar 40 %, artinya dari seluruh populasi anak usia 0-6 tahun yang ada di Indonesia baru 40% anak yang mendapat layanan PAUD.

Pandemi yang meluluhlantakan seluruh sendi kehidupan masyarakat juga membuat APK PAUD mengalami penurunan signifikan. "Kesadaran kolektif bahwa PAUD merupakan investasi masa depan yang baru dapat dipetik hasilnya dalam waktu 20 hingga 25 tahun mendatang masih belum menjadi komitmen serta perhatian arus utama. Padahal upaya menghasilkan generasi emas Indonesia 2045 yang menjadi harapan kita bersama harus dimulai sejak saat ini dijenjang PAUD," ujar Muhammad Ngasmawi.

Sementara itu, Lestari Kusuma Wardani dari Direktorat PAUD mengingatkan PAUD yang berkualitas ditentukan oleh kualitas layanan bukan kondisi sarana prasarana dan kelengkapan fasilitasnya. Untuk itu, perlu diperhatikan elemen lain yang ada di dalamnya.

Berikut ini adalah empat elemen dari PAUD berkualitas:

1. Memiliki kualitas proses pembelajaran yang baik. PAUD yang berkualitas tercipta dariproses pembelajaran yang baik. Adapun sarana prasarana hanya pendukung terjadinya proses pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
2. Bermitra dengan orang tua. Direktorat PAUD Kemdikbud menyebut, mitra dengan orangtua menjadi salah satu elemen yang dapat menciptakan PAUD yang berkualitas.
3. Memiliki tata kelola yang baik. PAUD berkualitas setidaknya memiliki tata kelola yang baikseperti kelengkapan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan perencanaan yang baik. Dapodik merupakan sistem pendataan secara nasional yang dijalankan secara terpadu.
4. Memantau dan mendukung terpenuhinya kebutuhan esensial anak. Terakhir, kebutuhanesensial anak yang dimaksudkan meliputi pemenuhan kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan, serta perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan.

"Layanan PAUD berkualitas turut mendukung terwujudnya layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) di komunitasnya. PAUD HI adalah penanganan anak usia dini secara menyeluruh. Karena itu saya berharap nantinya dipilih orang terbaik dan berkompeten terkait PAUD untuk menjadi Kepala Sekolah," ujar Lestari.

Sedangkan Nor Ilman Syahputra dari Direktorat PAUD mengingatkan tiga PAUD Negeri yang diprakarsai Kota Makassar tentunya secara prinsip kondisi legal formal terkait dokumen lahan, bangunan dan sarana serta prasarana harus sesuai dan dipastikan tidak akan ada masalah dikemudian hari.

Dikatakan sarpras pendidikan anak usia dini adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini secara optimal.

"Prinsip Prasarana PAUD atau Penyediaan prasarana PAUD perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD dengan prinsip : 1. Aman 2. Nyaman 3. Memenuhi kriteria kesehatan bagi anak 4. Sesuai dengan tahap perkembangan anak 5. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar," ujarnya.