RAN PAUD HI Tahap 2 Disiapkan, Baru 242 Kabupaten/Kota Miliki Perbub/Perwal PAUD HI

Berita 2025-06-05 | 08:28:00

PAUDPEDIA --- Pengembangan  Anak Usia Dini  Holistik Integratif (PAUD HI) merupakan investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan penguatan regulasi, peningkatan kualitas layanan, dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan setiap anak.

Pemerintah menyadari bahwa investasi terbaik bagi Indonesia adalah memastikan anak-anak tumbuh kembang di lingkungan yang sehat, mendapatkan pendidikan berkualitas, dan memperoleh perlindungan optimal .

“Seluruh elemen dan komponen masyarakat saatnya bersinergi dan berkolaborasi dalam ikut serta  peningkatan kualitas PAUD dengan melakukan pendampingan integrasi layanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak melalui Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Perpres Nomor 60 Tahun 2013),” ujar  Sekretaris Gugus Tugas PAUD HI Nasional Kemenko PMK, Ir. Dian Vitasari, MM dalam Penguatan Kapasitas Fasilitator PAUD Holistik Integratif Tahap 2 di Jakarta, Senin – Kamis (2-5/6).

Menurut Dian Vitasari, meskipun telah ada kemajuan, implementasi PAUD HI masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap pendekatan holistik, keterbatasan sarana prasarana, dan kebutuhan akan tenaga pendidik terlatih.  

Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya secara optimal. Saat ini dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, tercatat baru 242 Kabupaten/Kota miliki Peraturan Bupati (Perbup)/Peraturan Walikota (Perwal) terkait program PAUD HI di daerahnya.

Selama periode 2020–2024, implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) PAUD HI menunjukkan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan pengasuhan anak usia dini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa anak usia dini menyumbang 10,82% dari total penduduk Indonesia. Namun, tantangan masih ada, seperti 3,69% balita yang belum mendapatkan pengasuhan layak, 38,71% anak mengalami masalah kesehatan, dan 12,41% anak usia dini hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemenko PMK menargetkan peningkatan cakupan layanan PAUD HI dari 46% menjadi 70% pada tahun 2024, sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 . Di Provinsi Bali, misalnya, dari total 2.225 lembaga PAUD, sebanyak 2.004 (90,07%) telah memenuhi lima indikator atau lebih kebijakan PAUD HI .

Menjelang periode 2025–2029, Kemenko PMK bersama kementerian dan lembaga terkait tengah menyusun RAN PAUD HI tahap kedua. Fokus utama adalah peningkatan kualitas layanan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan koordinasi lintas sektor.

“Strategi ini mencakup pemanfaatan teknologi untuk edukasi orang tua dan pelatihan tenaga pendidik, serta penyelarasan indikator kinerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.” ujarnya.

 

Peran Direktorat PAUD Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PAUD Pendidikan Dasar Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) berperan aktif mengajak dan memberdayakan Dinas Pendidikan, Satuan PAUD dan Bunda PAUD untuk turut menguatkan kapasitas Satuan PAUD sebagai salah satu unit yang mendukung tersedianya layanan Pengembangan Anak Usia Dini  Holistik Integratif (PAUD HI)  di tingkat daerah/komunitas baik sebagai hub (berkoordinasi dengan unit lain) ataupun sebagai penyedia beberapa layanan esensial yang dibutuhkan anak usia dini secara mandiri.

Saat ini terdapat 159.610 satuan PAUD dari 204.096 lembaga PAUD yang telah melaksanakan program PAUD HI. Direktorat PAUD berhasil meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini lebih dari 76 % satuan PAUD telah melaksanakan program PAUD HI.

“Hasil Intervensi Program PAUD HI di Daerah Periode Tahun 2020 sampai  2024 . Sebanyak 250 Kabupaten/Kota  telah memiliki regulasi PAUD HI baik dalam bentuk Perbup/Perwal, SK Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah. Dengan perincian 242 memiliki Perbup/Perwal, 219 memiliki SK Gugus Tugas dan 109 memiliki RAD,” ujar Ketua Sub Tim Pendidikan Karakter Direktorat PAUD, dr Retno Wulandari, M.Km.

Sebanyak 2500 Fasilitator PAUD HI telah mendapatkan Bimtek PAUD HI sejak pada tahun 2020 sampai 2024. Dan sebanyak 25.000 satuan PAUD  telah mengikuti penguatan kapasitas terkait PAUD HI yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Dikatakan, dukungan Program Direktorat PAUD Tahun 2025 - PAUD HI untuk advokasi Penyusunan Bahan Advokasi PAUD HI yaitu Menyusun Panduan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Fasilitator PAUD HI. Membuat panduan Penguatan Kapasitas PAUD HI bagi Satuan PAUD.

Untuk program pelatihan yang dilakukan pada tahun 2025 yaitu  Peningkatan Kapasitas Fasilitator PAUD HI kepada 50 Kabupaten/Kota dengan peserta Bimtek masing-masig kabupaten/kota sejumlah 5 orang (Dinas Pendidikan dan Satuan PAUD).

Direktorat PAUD bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan pendampingan dan Monitoring evaluasi untuk mendorong komitmen serta kontribusi Dinas Pendidikan terhadap pelaksanaan program PAUD HI. Pemenuhan minimal 7 dari 8 Indikator PAUD HI di satuan PAUD dan pencapaian target 70% satuan PAUD di setiap daerah melaksanakan PAUD HI.

Untuk dukungan kemitraan yang akan dilakukan oleh Direktorat PAUD yaitu Kemitraan dalam mendukung PAUD HI. Direktorat  PAUD menjalin kerjasama dengan Mitra Pembangunan untuk mengoptimalkan pencapaian program prioritas, serta mendorong organisasi mitra mengoptimalkan pelaksanaan program PAUD HI di satuan PAUD.

 

Peliput : Awang

Penyunting : Eko Harsono