Tahun ke 4 Advokasi Sulingjar PAUD 2026, Menata Fondasi Gerakan Mutu Pendidikan Sejak Usia Dini dan Ikhtiar Menjaga Kejujuran Data demi Hak Anak Indonesia

Berita 2026-07-11 | 09:00:00

TANGERANG, PAUDPEDIA — Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengharapkan pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar) Tahun 2026 dapat berlangsung lebih efektif, partisipatif, dan menghasilkan data yang berkualitas.

Keberadaan data yang valid dan objektif tersebut selanjutnya akan menjadi pijakan krusial dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta berbagai intervensi pemerintah demi mewujudkan layanan PAUD yang semakin bermutu di seluruh penjuru Indonesia.

Harapan tersebut mengemuka di tengah pelaksanaan kegiatan Advokasi Sulingjar PAUD Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Banten. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk penguatan komitmen serta penyelarasan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga jajaran satuan pendidikan. Diikuti oleh para Kepala Bidang PAUD dan Operator Sulingjar Dinas Pendidikan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia, agenda ini dipersiapkan agar potret kondisi riil pendidikan anak usia dini tidak buram saat dianalisis.

Fondasi Utsma Generasi Emas

Direktur PAUD, Kurniawan, menegaskan bahwa fase anak usia dini merupakan masa keemasan (golden age) yang menjadi fondasi utama dalam menyiapkan Generasi Emas Indonesia. Setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan yang layak, sehat, aman, dan membahagiakan. Oleh sebab itu, penjaminan mutu di tingkat pendidikan paling awal ini bukanlah sekadar urusan administratif belaka.

"Penjaminan mutu di PAUD bukanlah sekadar formalitas, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya atas layanan pendidikan yang berkualitas," tutur Kurniawan.

Instrumen Sulingjar menjadi kunci pembuka tabir realitas lapangan. Melalui pengisian survei ini, pemerintah pusat maupun daerah dapat memetakan kualitas proses pembelajaran, dukungan lingkungan belajar, hingga aspek keamanan yang dirasakan oleh peserta didik dan pendidik.

Hasil yang didapat nantinya langsung terintegrasi ke dalam Rapor Pendidikan, yang berfungsi sebagai rapor performa sekaligus panduan evaluasi diri bagi tiap daerah dalam melakukan pendampingan mutu.

Bukan Sekadar Angka

Tahun 2026 menandai tahun keempat penyelenggaraan Sulingjar PAUD di Indonesia. Sebuah perjalanan yang tidak instan. Pada tahun sebelumnya, grafik keterlibatan menunjukkan angka yang menggembirakan, yakni mencapai 91,72 persen atau mencakup sekitar 186.871 satuan PAUD di seluruh Nusantara. Capaian ini diakui sebagai buah manis dari rajutan kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah.

Namun, kuantitas tinggi tidak serta-merta membuat pemerintah berpuas diri. Kurniawan mengingatkan dengan tegas bahwa esensi utama dari survei bukanlah sekadar mengejar status kelulusan partisipasi seratus persen pada lembar statistik, melainkan kejujuran dan validitas data yang diisikan oleh pihak sekolah.

"Kita tidak hanya mengejar angka partisipasi yang tinggi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap data yang diisi benar-benar menggambarkan kondisi nyata di satuan pendidikan. Data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan PAUD," ujar Kurniawan menegaskan.

Untuk mengawal validitas tersebut, Direktorat PAUD membekali para operator di daerah dengan pemahaman komprehensif. Mulai dari pemahaman kebijakan, prosedur teknis, pengoperasian aplikasi, pembacaan dashboard, hingga simulasi penyelesaian kendala teknis yang kerap muncul di lapangan.

Sinergi Lintas Unit Kemendikdasmen

Langkah ini melibatkan sinergi lintas unit, mulai dari Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), hingga Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP).

Secara regulasi, penguatan mutu melalui Sulingjar memiliki pijakan hukum yang kokoh, berakar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta aturan turunan berupa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional.

Pada akhir penjelasannya, Direktur PAUD mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang terhadap survei nasional ini. Sulingjar harus dilepaskan dari stigma beban birokrasi tahunan, melainkan diadopsi sebagai sebuah gerakan kebudayaan bersama demi masa depan generasi penerus bangsa.

"Mari kita jadikan Sulingjar bukan sekadar agenda rutin, tetapi sebagai gerakan bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan PAUD yang bermutu sebagai bekal menapaki masa depannya," kata Kurniawan mengakhiri sambutannya.

 

Peliput: Herry Hartawan dan Aldo Nurhuda

Penyunting : Eko B Harsono