Suara Anak Indonesia Dibacakan Dalam Peringatan Hari Anak Nasional ke 42 di Tanjung Pinang, Wajib Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan Negara

Berita 2026-07-21 | 16:30:00

JAKARTA PAUDPEDIA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, secara tegas menyatakan bahwa dokumen Suara Anak Indonesia (SAI) harus menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan usai Menteri Arifah menerima Berita Acara SAI dari perwakilan Forum Anak Nasional (FAN) dalam rangkaian Penutupan Lokakarya FAN 2026 di Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Arifah menekankan bahwa mendengarkan aspirasi anak bukan lagi sekadar pilihan moral, melainkan kewajiban konstitusional bagi negara. "Suara anak ini adalah amanat konstitusi. Jadi, mendengarkan suara anak bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban bagi negara dan menjadi tanggung jawab bersama," ujar Arifah Fauzi.

Ia berharap, penyampaian aspirasi secara langsung oleh anak-anak dapat mengubah paradigma pembangunan sehingga menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata anak-anak Indonesia.

Suara Anak Indonesia (SAI) merupakan rangkuman komprehensif atas aspirasi, kebutuhan, dan pandangan anak-anak Indonesia yang disusun melalui kolaborasi antara Kementerian PPPA dan Forum Anak Nasional Radarbangsa. Dokumen ini berfungsi sebagai kompas penting yang wajib didengarkan oleh pemerintah agar setiap kebijakan yang dibuat selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

SAI merangkum harapan anak dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Proses SAI  Dari Tingkat Desa Hingga Nasional

Dalam sambutannya, Menteri Arifah mengungkapkan rasa haru terhadap proses partisipatif yang telah dilakukan anak-anak dari seluruh penjuru negeri. Proses ini melibatkan hierarki mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.

"Saya sangat terharu dengan apa yang telah dilakukan oleh anak-anak dari seluruh Indonesia... Suara anak-anak ini bukan hanya untuk didengarkan, tetapi butuh kerja dan aksi nyata dari pemangku kepentingan di seluruh Indonesia," katanya.

Ia menilai, calon pemimpin masa depan wajib memahami realitas lapangan dan perasaan generasi muda, dan hal tersebut telah dibuktikan melalui penyusunan SAI yang demokratis dan inklusif.

Proses penyusunan SAI Tahun 2026 juga dinilai memiliki nilai edukatif yang tinggi. Menurut Arifah, dokumen ini lahir dari proses diskusi panjang di mana anak-anak belajar menghargai dan menghormati perbedaan pendapat hingga mencapai satu kesimpulan bersama. Hal ini mencerminkan kematangan berdemokrasi sejak dini.

Untuk memastikan tindak lanjut yang konkret, Kementerian PPPA akan memfasilitasi program "Kemudi". Melalui program ini, anak-anak akan melakukan kunjungan langsung ke berbagai kementerian dan lembaga negara yang menjadi fokus prioritas dalam SAI.

"Kami berharap anak-anak ini bisa langsung menyampaikan kepada menteri atau pimpinan lainnya mengenai apa yang sesungguhnya diharapkan," tambah Arifah. Mekanisme ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat kebijakan.

SAI Dikumandangkan Secara Resmi

Rencana ke depan, dokumen SAI akan dikumandangkan secara resmi pada dua momentum strategis. Pertama, pada puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kedua, dalam Festival Budaya Anak yang bertempat di Makara Art Center Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat.

Pembacaan di dua lokasi berbeda ini bertujuan untuk memperkuat gaung aspirasi anak agar terdengar hingga ke pusat-pusat pengambilan keputusan, sekaligus merayakan keberagaman budaya anak Indonesia.

Dengan dijadikannya SAI sebagai dasar kebijakan, pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam memenuhi hak sipil anak untuk berpartisipasi, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia.

 

Penulis : Eko B Harsono

Sumber : Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak