Stafsus Khusus Mendikdasmen Maruf El Rumi: “Bukan Sekadar Alat, PID Simbol Kebangkitan Pendidikan Prasekolah dan Pemerataan Akses”

Berita 2026-02-28 | 10:00:00

SERPONG, PAUDPEDIA  — Komitmen pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghadirkan Generasi Emas 2045 sangat kuat. Sejak tahun lalu pemerintah mengintegrasikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) ke dalam ekosistem digital nasional secara masif. Dan mengalokasikan kenaikan anggaran  sangat signifikan untuk pembangunan PAUD. 

Selain program digitalisasi pembelajaran dengan menyalurkan perangkat teknologi Papan Interaktif Digital, Laptop dan perangkat keras, pemerintah juga memperluas cakupan bantuan sosial pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak usia 5-6 tahun masuk satuan PAUD dan melakukan program revitalisasi satuan pendidikan. 

Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media, Ma’ruf El Rumi, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari mandat kebijakan wajib belajar 13 tahun yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 - 2029. 

Jenjang PAUD Pilar Generasi Emas 2045

“Beberapa tahun lalu , jenjang PAUD dan TK dinilai kurang mendapatkan intervensi maksimal dibandingkan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun kini tidak lagi. PAUD merupakan pilar pertama dan fondasi melahirkan generasi emas  Indonesia pada tahun 2045. Anak PAUD saat ini dalam 20 tahun lagi akan jadi pemimpin,” ujar Maruf El Rumi.

"Selama ini ada yang mengatakan bahwa PAUD dan TK itu seolah-olah ada, tetapi tidak ada karena intervensinya kurang maksimal. Sekarang, TK dan PAUD mendapatkan program prioritas, termasuk revitalisasi fisik sekolah dan digitalisasi pembelajaran," kata Ma’ruf dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Pembelajaran PAUD Angkatan 2 di Serpong, Jumat (27/2/2026).

Salah satu terobosan signifikan pada tahun anggaran 2026 adalah rencana pemberian bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi sekitar 888.000 murid TK.  Besaran bantuan ini direncanakan setara dengan bantuan untuk siswa sekolah dasar (SD), yakni sebesar Rp 450.000 per siswa per tahun. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa akses pendidikan tidak terabaikan sejak level paling dasar.

Selain papan interaktif, bantuan juga mencakup penyediaan laptop dan cakram keras (hard disk) eksternal yang berisi konten pembelajaran. Hingga saat ini, sebanyak 253.000 unit perangkat tersebut telah tersalurkan.

Pemerintah juga menyadari tantangan geografis di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Untuk daerah yang belum memiliki akses listrik dan internet, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bekerja sama dengan PLN serta penyedia energi surya untuk pengadaan daya. Sementara untuk akses data, pemerintah menggandeng Telkom dan layanan satelit Starlink guna memastikan perangkat digital tersebut tidak menjadi mubazir di pelosok negeri. 

Landasan Regulasi

Perubahan signifikan ini, menurut Ma'ruf, didasari oleh penguatan payung hukum. Jika pada tahun-tahun sebelumnya wajib belajar hanya dipatok 12 tahun, kini pemerintah secara resmi mulai mengimplementasikan wajib belajar 13 tahun yang mencakup satu tahun prasekolah.

Ia menekankan bahwa intervensi anggaran negara hanya bisa dilakukan pada entitas yang memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengenai kategori sekolah yang mendapatkan bantuan.

"Negara tidak bisa mengeluarkan uang tiba-tiba tanpa regulasi yang mengikat. Mengelola uang negara itu ibarat mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Harus jelas peruntukannya, ada juknisnya, pedoman pengunaan dan ada pembelanjaan harus ada  kuitansinya. Tahun ini intervensi menyasar jenjang TK karena sudah masuk dalam kriteria satu tahun wajib prasekolah dalam regulasi terbaru," jelasnya.

Terkait Kelompok Bermain (KB) yang mungkin belum mendapatkan bantuan serupa, Ma'ruf menjelaskan bahwa saat ini prioritas diberikan pada jenjang formal yang masuk dalam kategori 13 tahun tersebut yaitu usia 5-6 tahun.  Namun, pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi cakupan intervensi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pemerataan Teknologi

Di sisi infrastruktur, pemerintah telah mendistribusikan sebanyak 271.000 Papan Interaktif Digital (PID) ke berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia hingga awal tahun 2026. Distribusi ini mencakup sekolah negeri, swasta, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Ma'ruf menekankan bahwa bantuan teknologi ini tidak diberikan dalam kondisi "kosong". Perangkat laptop dan cakram keras (hard disk) yang dibagikan telah dilengkapi dengan materi pembelajaran terintegrasi yang didistribusikan langsung dari pusat.

"Ini seperti menghadirkan televisi pendidikan di dalam kelas. Materi-materi pembelajaran sudah kita siapkan dari Jakarta dan didistribusikan ke daerah-daerah. Jadi perangkat itu benar-benar menjadi alat pendukung untuk memaksimalkan fungsi PID," ungkap Ma'ruf.

Kendati demikian, Ma'ruf mengingatkan bahwa akuntabilitas program tidak hanya berhenti pada laporan tanda terima barang. Indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana perangkat tersebut digunakan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

Ia menyentil potensi penyalahgunaan perangkat bantuan untuk kepentingan di luar pendidikan. "Jangan dipakai untuk karaoke atau menonton konten yang tidak relevan. Ada laporan guru menggunakan PID untuk hal-hal non-edukatif sambil merokok di kelas. Itu namanya tidak akuntabel terhadap uang rakyat," kata Ma’ruf.

Ia meminta para guru dan pengelola sekolah untuk menjaga perangkat tersebut dengan baik. Jika ditemukan kerusakan atau spesifikasi yang tidak sesuai saat barang diterima, sekolah diminta segera melapor melalui jalur resmi agar proses mitigasi dan penggantian bisa segera dilakukan.

Tantangan Stimulus Berlebih

Di tengah masifnya digitalisasi, pemerintah juga menyadari munculnya perdebatan global mengenai dampak penggunaan perangkat digital pada anak usia dini. Ma'ruf mengakui adanya risiko dari pembelajaran berbasis layar, seperti durasi fokus anak yang menjadi lebih pendek serta potensi stimulus berlebih (over stimulus).

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa digitalisasi di jenjang PAUD harus dilakukan secara terukur dan interaktif. Teknologi harus diposisikan sebagai medium untuk visualisasi konsep yang sulit dijelaskan melalui buku, sekaligus alat untuk memantik ketertarikan siswa tanpa mengabaikan aspek perkembangan psikologis anak.

Program digitalisasi dan perluasan bantuan sosial ini diharapkan mampu mendorong siklus ekonomi di satuan pendidikan. Dengan fasilitas gedung yang terevitalisasi dan teknologi yang mumpuni, sekolah diharapkan mampu menarik lebih banyak minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para pendidik.

 

Peliput : Eko B Harsono dan Herry Hartawan