Selaraskan Program Kerja, Pokja Bunda PAUD Pontianak Lakukan Audiensi ke Direktorat PAUD

Berita 2026-06-03 | 08:15:00

JAKARTA, PAUDPEDIA — Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pontianak melakukan audiensi ke Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Selasa (2/6/2026). Audiensi tatap muka ini ditujukan untuk mematangkan draf rancangan inovasi dan menyelaraskan program kerja tahun ajaran 2026/2027.

Selain itu, pertemuan tatap muka tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan regulasi pusat.

Agenda ini merupakan bagian dari kegiatan Profiling PAUD 2026 dan rangkaian Webinar Peran Bunda PAUD 2026. Melalui koordinasi ini, Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Pontianak berharap memperoleh arahan teknis serta masukan komprehensif sebelum program kerja resmi diimplementasikan di lapangan.

Ketua Pokja Bunda PAUD Kota Pontianak, Fawaid Akbar, menjelaskan bahwa rancangan program yang disusun didasarkan pada peta permasalahan riil anak usia dini di Kota Pontianak. Ada tiga program unggulan yang disiapkan untuk menjawab tantangan tersebut.

Pertama, inovasi PAUD Integrasi Sehat Cerdas (PISC) yang menggunakan skema satelit. Kedua, gerakan Jemput PAUD yang difokuskan pada pendataan anak usia dini agar mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ketiga, program peningkatan kompetensi bagi guru PAUD yang berkualifikasi lulusan SMA menjadi S1.

"Kami sudah menyusun sejumlah program yang sesuai dengan permasalahan di Pontianak. Dengan itu kami mengharapkan rekomendasi dan masukan dari program yang sudah kami susun ini," ujar Fawaid di ruang rapat koordinasi di Jakarta.

Penyesuaian Regulasi Nasional

Perwakilan Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membidangi program Wajib Belajar, Deni Wijaya Utama, mengapresiasi langkah proaktif Pokja Bunda PAUD Kota Pontianak dalam menyusun perencanaan program secara sistematis. Kendati demikian, pusat memberikan sejumlah catatan teknis krusial, terutama terkait harmonisasi nomenklatur kelembagaan.

Deni mengingatkan pentingnya daerah untuk mulai menyesuaikan nomenklatur program agar sejalan dengan arah regulasi sistem pendidikan nasional terbaru. Salah satunya terkait rencana penggunaan skema Satuan PAUD Sejenis (SPS) Satelit dalam inovasi PISC.

"Untuk program SPS Satelit, kami sarankan sebaiknya disesuaikan menggunakan nama PAUD saja. Karena dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) ke depan tidak ada lagi nomenklatur SPS, melainkan layanan PAUD yang mencakup Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), dan Tempat Penitipan Anak (TPA)," kata Deni menjelaskan.

Legalitas Program

Pertemuan koordinasi tersebut menyimpulkan bahwa seluruh draf inovasi program yang diajukan oleh Pokja Bunda PAUD Kota Pontianak pada dasarnya relevan dan dapat dilaksanakan di daerah. Namun, Direktorat PAUD memberikan catatan bahwa eksekusi program di lapangan tidak boleh terburu-buru.

Sebelum resmi diluncurkan, pemerintah daerah harus memastikan seluruh aspek legalitas terpenuhi. Kelanjutan pelaksanaan program-program tersebut wajib memenuhi semua persyaratan regulasi yang berlaku, mengantongi izin teknis yang sah, serta mendapatkan persetujuan dan tanda tangan resmi dari Bunda PAUD Kota Pontianak.

Langkah kehati-hatian ini dinilai penting agar inovasi yang dilahirkan memiliki payung hukum yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan tata kelola dan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini di Kota Pontianak dapat berjalan optimal dan akuntabel.

 

Penulis : Dian Nuswantari

Penyunting ; Eko B Harsono