Berita
Revitalisasi Satuan PAUD 2026, 426 Peserta Satuan PAUD Terdampak Bencana di 26 Provinsi Ikuti Finalisasi Dokumen Perencanaan Angkatan ke-14
Berita 2026-05-05 | 09:15:00
JAKARTA PAUDPEDIA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini melaksanakan agenda krusial percepatan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan satuan PAUD terdampak bencana di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membekali para pengelola Satuan PAUD dari 117 kabupaten/kota agar mampu meningkatkan akses layanan pendidikan melalui pengelolaan sarana prasarana yang amanah, akuntabel dan profesional.
Direktur PAUD, Kurniawan, dalam laporan pembukaan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-14 pada Senin (4/5) di Jakarta mengatakan komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan esensial yang berkualitas, aman, dan nyaman bagi peserta didik PAUD menjadi perhatiannya.
Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan kegiatan pembekalan komprehensif bagi 426 Kepala Sekolah dan Perencana Satuan PAUD dari 26 provinsi di Indonesia yang berlangsung selama tiga hari (4–6 Mei 2026) di Jakarta.
Langkah ini merupakan implementasi nyata dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 yang mengamanatkan percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah, hingga digitalisasi pembelajaran dan pengelolaan SMA Unggul Garuda.
Wujudkan Pendidikan Inklusif
Dalam laporannya, Kurniawan menjelaskan bahwa revitalisasi ini adalah bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini dirancang sebagai strategi besar pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata hingga ke pelosok negeri.
Bappenas memproyeksikan kebutuhan total revitalisasi satuan pendidikan mencapai Rp571,6 triliun dalam kurun waktu lima tahun (RPJMN 2025-2029). "Khusus pada tahun anggaran 2026 ini, pemerintah mengalokasikan total Rp13,7 triliun di mana jenjang PAUD mendapatkan alokasi sebesar Rp1,6 triliun,” jelas Kurniawan.
Anggaran tersebut akan disalurkan kepada sekitar 3.865 satuan PAUD di seluruh Indonesia. Satuan pendidikan yang terpilih merupakan sasaran prioritas yang memenuhi kriteria berdasarkan usulan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta validasi data Dapodik.
Pembekalan Teknis bagi 426 Peserta
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (4–6 Mei 2026) ini dihadiri oleh 426 peserta yang terdiri dari Kepala Satuan PAUD dan Perencana Satuan PAUD. Mereka mewakili 200 satuan pendidikan dari 117 Kabupaten/Kota di 26 Provinsi, didampingi oleh Tim Revitalisasi dari BBPMP/BPMP.
Kurniawan menegaskan bahwa pertemuan ini sangat penting untuk memberikan pembekalan komprehensif bagi para pengelola. Narasumber yang dihadirkan mencakup lintas sektor, mulai dari Widyaprada Ahli Utama, Kejaksaan Agung RI untuk aspek hukum, Biro Umum dan PBJ, hingga akademisi dan tim teknis kementerian.
"Tujuan utama kita adalah meningkatkan akses layanan pendidikan dan menyediakan sarana esensial yang berkualitas, aman, dan nyaman bagi anak didik," tegasnya.
Fokus Transparansi dan Akuntabilitas
Selama kegiatan, peserta akan dibekali materi teknis meliputi penggunaan aplikasi SIPLah untuk belanja barang/jasa, aplikasi SILAB, pengelolaan pajak, hingga teknik dokumentasi video dan foto sebagai bagian dari pelaporan praktik baik.
Kurniawan merinci lima *output* utama yang diharapkan dari kegiatan Angkatan ke-14 ini:
- Pemahaman pengelolaan bantuan infrastruktur yang berkualitas.
- Penandatanganan PKS dan finalisasi dokumen perencanaan.
- Pelaksanaan pekerjaan fisik yang sesuai dengan dokumen perjanjian.
- Tata kelola dan akuntabilitas keuangan yang transparan.
- Lahirnya praktik baik dalam pengembangan satuan PAUD ke depan.
Program ini menjangkau wilayah luas mulai dari Aceh hingga Sulawesi Utara. Dengan adanya penandatanganan PKS ini, para pelaksana di daerah memiliki landasan operasional yang kuat untuk segera memulai pengerjaan fisik di lapangan.
"Kami memohon arahan lebih lanjut agar para peserta dapat memahami perencanaan infrastruktur yang berkualitas. Revitalisasi ini bukan sekadar membangun gedung, tapi membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif," pungkas Kurniawan saat menutup laporannya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan Didik Suhardi Ph.D tyang sekaligus membuka secara resmi rangkaian finalisasi dokumen perencanaan tersebut.
Peliput : Eko B Harsono dan Herry Hartawan