Raih Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, Kemendikdasmen Buktikan Tata Kelola Pendidikan yang Akuntabel dan Realisasi Anggaran Secara Tepat

Berita 2026-07-16 | 10:25:00

JAKARTA PAUDPEDIA — Di tengah upaya mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatatkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja instansi. Laporan keuangan kementerian tahun 2025 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus mencatat realisasi anggaran yang mencapai hampir sempurna.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7). Menurutnya, keberhasilan berbagai program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. "Tercapainya sasaran yang berdampak kepada masyarakat tidak terlepas dari dukungan keberhasilan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berkualitas," ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Kemendikdasmen mengelola anggaran sebesar Rp64,34 triliun, dengan realisasi belanja mencapai Rp62,17 triliun atau setara 96,64 persen. Jika tidak memperhitungkan anggaran yang diblokir, tingkat penyerapan bahkan menyentuh angka 98,55 persen — angka yang menunjukkan ketepatan perencanaan dan kelancaran pelaksanaan program. Dana tersebut disalurkan untuk berbagai program prioritas: digitalisasi pembelajaran, revitalisasi satuan pendidikan, Program Indonesia Pintar, Pendidikan Profesi Guru, penguatan pendidikan vokasi, hingga peningkatan mutu pembelajaran secara menyeluruh.

Keberhasilan meraih opini WTP bukanlah satu-satunya capaian yang dipersembahkan kementerian. Dari sisi akuntabilitas kinerja, Kemendikdasmen memperoleh predikat BB untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, predikat A untuk Indeks Pelayanan Publik, serta Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan sebesar 88,70 yang masuk kategori sangat baik. "Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikdasmen dalam mengawal kinerjanya dapat membangun kemitraan yang baik, dan mampu memenuhi ekspektasi seluruh mitra strategis," tambah Mu'ti.

Memasuki tahun 2026, tantangan pengelolaan anggaran tetap menjadi perhatian utama. Awalnya kementerian mendapat pagu sebesar Rp56,68 triliun, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp50,02 triliun setelah langkah efisiensi. Namun, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp57,71 triliun untuk mendukung program prioritas nasional serta penanganan layanan pendidikan pascabencana di wilayah Sumatera. Alokasi ini menjadi bukti kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar bagi kementerian.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. "Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendikdasmen RI Tahun 2025 dengan predikat WTP serta mendorong untuk mempertahankannya pada tahun-tahun berikutnya, dengan memperhatikan pengalaman lampau," ujarnya.

Mu'ti menegaskan, pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan negara guna mempertahankan kepercayaan yang telah diraih. Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan jaminan bahwa setiap rupiah yang dipercayakan rakyat dikelola dengan sebaik-baiknya demi kemajuan pendidikan di seluruh penjuru negeri.

 

Penyunting: Eko B Harsono

Sumber Siaran Pers BHKM Kemendikdasmen