Perkuat Kapasitas Fasilitator, Kemendikdasmen Gelar Bimtek PAUDHI Regional 1 untuk 29 Dinas Pendidikan Kab/Kota di Indonesia Timur

Berita 2026-06-17 | 14:04:00

MAKASSAR, PAUDPEDIA – Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) Regional 1 sekaligus membahas evaluasi penyaluran bantuan anggaran program tersebut. 

Kegiatan strategis ini berlangsung pada 9–12 Juni 2026 dengan melibatkan perwakilan dari 29 Dinas Pendidikan kabupaten/kota di wilayah Regional 1 Indonesia Timur. Fasilitator PAUDHI yang merupakan akademisi dan praktisi Pendidikan Anak Usia Dini mendapat BIMTEK di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan penuh antusias.

 

Delapan Indikator PAUDHI

Ketua Tim Kerja Peserta Didik Direktorat PAUD, Soripada Harahap, menyatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas fasilitator, menyamakan pemahaman dalam mengawal pemenuhan delapan indikator layanan PAUDHI, serta memperkuat implementasi layanan holistik integratif di daerah. 

Menurutnya, sinkronisasi persepsi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi tumbuh kembang anak.

"Melalui penguatan kapasitas fasilitator, penyelarasan strategi pendampingan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan bantuan anggaran kepada dinas pendidikan, kami berharap dapat mempercepat pelaksanaan program PAUDHI di daerah," ujar Soripada saat memberikan arahan, Kamis (11/6/2026).

Soripada menekankan bahwa masa usia dini merupakan periode keemasan (golden age) yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan harus terintegrasi dengan aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan. 

 

Pentingnya Fasilitator PAUDHI

Tantangan di lapangan, seperti kesenjangan pemahaman teknis dan hambatan koordinasi, memerlukan kehadiran fasilitator yang kompeten sebagai ujung tombak penggerak di tingkat akar rumput. Tanpa kompetensi yang mumpuni, upaya mewujudkan generasi emas yang sehat dan cerdas akan terhambat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP/BBPMP) dari provinsi-provinsi di Sulawesi (Selatan, Tengah, Tenggara, Utara), Maluku (Maluku, Maluku Utara), Papua (Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah), dan Gorontalo. Selain itu, jajaran internal Direktorat PAUD, praktisi, dan akademisi juga turut berpartisipasi aktif.

Materi yang disampaikan dalam bimtek ini sangat komprehensif dan teknis. Narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, memaparkan kerangka kerja PAUDHI dan pentingnya advokasi lintas sektor. 

 

Pemantauan Kepemilikan NIK Anak 

Sementara itu, Mia Rachmawaty dari Universitas Trilogi membahas teknis penyelenggaraan kelas orang tua dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anak, yang menjadi dasar data identitas hukum anak.

Pemantauan Kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Anak adalah upaya pemerintah untuk memastikan setiap anak terdata secara resmi dan memiliki Nomor Identitas Tunggal. Pemantauan ini sangat penting agar anak bisa mengakses layanan dasar negara, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

NIK adalah dokumen kunci identitas anak yang biasanya didapatkan bersamaan dengan penerbitan Akta Kelahiran. Tanpa NIK, anak berisiko kesulitan mendaftar sekolah atau menerima bantuan pemerintah.

Dalam dunia pendidikan, pemantauan ini menjadi indikator penting dalam program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI). Data kepemilikan NIK peserta didik dipantau melalui aplikasi Dapodik untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi.

Layanan Esensial, pemantauan ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memfasilitasi anak-anak yang belum memiliki NIK agar segera mendapat dokumen kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Aspek kesehatan dan gizi menjadi sorotan utama dalam sesi yang diisi oleh Melda Simorangkir dan Rina Jayani, yang mengulas pemantauan pertumbuhan, perkembangan anak, serta pemberian makanan tambahan (PMT). 

Rosfita Roesli, konsultan Direktorat PAUD, juga memberikan panduan mendalam mengenai penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penyediaan fasilitas sanitasi, serta air bersih di satuan PAUD. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Selain peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga menjadi momentum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bantuan PAUDHI. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan anggaran lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim Dapodik Direktorat PAUD juga memberikan bimbingan teknis terkait pemutakhiran data agar validitas penerima bantuan dapat terjaga.

Melalui penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang dilakukan pada hari ketiga, para peserta diminta merumuskan strategi konkret implementasi di daerah masing-masing. Pemerintah berharap, dengan standarisasi gerak langkah fasilitator dan dukungan anggaran yang memadai, percepatan implementasi PAUDHI yang berkualitas dapat terwujud. 

Upaya kolektif ini diharapkan mampu mendorong terciptanya Generasi Emas Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, serta berkontribusi signifikan dalam penurunan angka stunting nasional di wilayah Indonesia Timur.

Peliput: Aldo Nurhuda dan Azril Aufa

Penyunting: Eko B Harsono