Pendidikan dan Pemulihan Pasca-Bencana di Sekolah Dinilai Masih Kurang Menempatkan Suara Anak di Jantung Kebijakan

Berita 2026-03-27 | 10:00:00

JAKARTA, PAUDPEDIA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan pentingnya integrasi suara dan partisipasi anak dalam setiap tahapan pemulihan pasca-bencana sebelum kebijakan ditetapkan. 

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan, tidak hanya menyasar perbaikan fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikososial dan kebutuhan spesifik anak sebagai kelompok paling rentan.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menekankan bahwa pengalaman anak saat menghadapi bencana sering kali terabaikan dalam perencanaan formal. Padahal, perspektif anak sangat krusial untuk membangun lingkungan belajar yang lebih aman dan inklusif di masa depan.

"Anak-anak bukan sekadar objek bantuan. Mereka adalah subjek yang memiliki pandangan unik mengenai apa yang mereka butuhkan agar merasa aman kembali di sekolah. Integrasi suara anak dalam Peta Jalan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)  adalah mandat yang harus kita jalankan bersama," ujar Woro dalam keterangan resminya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pelibatan Suara Anak Korban Bencana

Woro Srihastuti Sulistyaningrum menegaskan pentingnya pelibatan suara anak dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana sebagai bagian dari upaya perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Penyampaian Hasil Konsultasi Anak dalam Situasi Bencana Sumatera yang diselenggarakan secara daring pekan lalu. Kegiatan ini merupakan kerja sama Kemenko PMK bersama Save the Children Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta didukung oleh Wahana Visi Indonesia, Yayasan Plan International Indonesia, dan Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA).

Dialog ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta perwakilan organisasi perlindungan anak. 

Dalam sambutannya, Deputi yang akrab disapa Lisa menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana perlu mengedepankan pendekatan people-centered recovery dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak.

“Konsultasi anak menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan perlindungan anak secara menyeluruh,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan bahwa suara anak merupakan masukan strategis dalam memastikan intervensi penanganan bencana yang lebih tepat sasaran.

“Melalui dialog ini, kita dapat melihat secara nyata bagaimana bencana memengaruhi kehidupan anak, sekaligus mendengar langsung harapan mereka. Ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dalam setiap tahap penanganan bencana,” ujarnya.

Implementasi Konvensi Hak Anak

Senada dengan itu, Senior Director Advocacy Campaign and Government Relation Tata Sudrajat menekankan pentingnya penguatan partisipasi anak sebagai bagian dari implementasi Konvensi Hak Anak, khususnya dalam situasi krisis.

“Temuan dari konsultasi anak ini menjadi masukan strategis agar intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan anak,” ujarnya.

Dialog tersebut turut menghadirkan fasilitator dan peneliti muda yang berperan dalam proses konsultasi anak untuk memaparkan secara langsung hasil temuan di lapangan. Penyampaian ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pengalaman, kebutuhan, serta aspirasi anak dalam situasi pascabencana.

Hasil konsultasi yang melibatkan 183 anak usia 8–17 tahun dari wilayah terdampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa bencana berdampak luas terhadap kehidupan anak, terutama pada aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial.

Banyak anak mengalami gangguan pembelajaran akibat kerusakan fasilitas sekolah dan terhentinya kegiatan belajar. Selain itu, kondisi lingkungan pascabencana juga memicu berbagai persoalan kesehatan, seperti penyakit kulit dan gangguan pernapasan, serta menimbulkan tekanan psikososial.

Pemaparan hasil konsultasi tersebut kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak, antara lain Ketua Harian Satgas Bidang Perencanaan Induk Pascabencana Sumatera, Kementerian PPN/Bappenas, Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial, Kemenko PMK, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Dalam Kondisi Khusus, Kementerian PPPA, serta perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Para penanggap menekankan pentingnya menjadikan hasil konsultasi anak sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pemulihan pascabencana, termasuk dalam penyusunan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab–Rekon) Pascabencana Sumatera Tahun 2026–2028.

Selain itu, disampaikan pula pentingnya percepatan pemulihan layanan dasar bagi anak, antara lain melalui rehabilitasi fasilitas pendidikan, penyediaan ruang belajar sementara, penguatan dukungan psikososial, serta pemenuhan layanan kesehatan dan gizi.

Forum ini juga menegaskan bahwa hasil konsultasi anak dapat menjadi evidence-based policy dalam memperkuat kebijakan perlindungan anak, sekaligus memastikan bahwa anak tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai agent of change dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Sebagai tindak lanjut, Kemenko PMK akan mengoordinasikan penyampaian hasil dan rekomendasi konsultasi anak kepada kementerian/lembaga terkait agar dapat diintegrasikan dalam kebijakan dan program pemulihan pascabencana yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Ke depan, praktik konsultasi anak dalam situasi bencana diharapkan dapat direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia guna memperkuat partisipasi anak serta meningkatkan ketangguhan anak, keluarga, dan komunitas di daerah rawan bencana.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan dari KPAI, PKPA, Plan Indonesia, UNICEF, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian/lembaga terkait yang berkomitmen memperkuat perlindungan anak dalam situasi kebencanaan.

Akselerasi di Sumatera

Pernyataan tersebut menjadi relevan mengingat intensitas bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera sepanjang setahun terakhir. Berdasarkan data per Januari 2026, program revitalisasi satuan pendidikan di Sumatera menunjukkan tren positif, meski tantangan geografis tetap membayangi.

Di Provinsi Sumatera Utara, capaian revitalisasi fisik sekolah terdampak bencana telah menyentuh angka 78,5 persen. Sementara itu, di Sumatera Barat, fokus pemerintah dialihkan pada penguatan struktur bangunan sekolah di zona merah tsunami dan banjir bandang. 

Salah satu keberhasilan yang menonjol adalah peresmian kembali 25 satuan pendidikan yang telah direvitalisasi dengan standar SPAB, yang dipusatkan di SMKN 1 Sumatera Barat, Kota Padang.

Tidak hanya soal gedung, data Kemendikdasmen menunjukkan bahwa di wilayah Sumatera, sudah ada sekitar 1.150 fasilitator SPAB yang dilatih untuk mendampingi siswa. 

Pelatihan ini mencakup simulasi mandiri dan penyusunan rencana kontinjensi sekolah yang melibatkan OSIS serta perwakilan siswa. Hal ini sejalan dengan arahan Kemenko PMK untuk menjadikan anak sebagai "agen perubahan" dalam pengurangan risiko bencana (PRB).

Keberhasilan Lintas Sektor

Upaya menciptakan sekolah aman tidak bisa bertumpu pada satu lembaga saja. Keberhasilan implementasi SPAB di lapangan merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kemenko PMK sebagai koordinator, Kemendikdasmen, Kementerian Agama, BNPB, serta Kementerian Dalam Negeri.

Sinergi ini terlihat nyata dalam penanganan darurat pendidikan di Aceh dan Sumatera Barat. Melalui mekanisme Satuan Tugas (Satgas) Bersama, pemerintah mampu mendistribusikan 168 tenda kelas darurat dan membangun 44 ruang kelas semi-permanen hanya dalam hitungan hari setelah masa tanggap darurat dinyatakan. Langkah cepat ini bertujuan agar "learning loss" atau kehilangan masa belajar dapat diminimalisasi.

Selain infrastruktur, keberhasilan lintas sektor juga mencakup aspek kesejahteraan. Pemerintah telah mengucurkan tunjangan khusus bagi 59.000 guru yang terdampak bencana di wilayah Sumatera dengan total anggaran mencapai Rp 220 miliar. Dukungan ini dianggap vital agar para pendidik dapat kembali fokus mendampingi siswa secara emosional dan akademis.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan Peta Jalan SPAB 2025–2029 yang akan menjadi acuan nasional. Dalam dokumen tersebut, partisipasi anak ditempatkan sebagai salah satu indikator keberhasilan sekolah tangguh. Ada tiga pilar utama yang diusung: fasilitas sekolah aman, manajemen bencana di sekolah, serta pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Kepala Sekretariat Nasional SPAB, Jamjam Muzaki, menjelaskan bahwa transisi dari pemulihan menuju ketangguhan memerlukan konsistensi. "Kita belajar dari kasus banjir di Aceh Tamiang bahwa keterlibatan masyarakat sekolah adalah kunci. Peta jalan ini akan mempertegas bahwa setiap pembangunan ruang kelas baru wajib mengikuti standar teknis aman bencana tanpa kompromi," tegasnya.

Merujuk data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dihimpun Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 27 Februari 2026, jumlah sekolah yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran pascabencana di Sumatra telah menyentuh angka 1.741 sekolah dengan total nilai sebanyak Rp1,254 T. Sementara anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp411,4 M. 

Program revitalisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah guna memperbaiki sarana pendidikan secara berkelanjutan. Sepanjang Januari hingga Maret 2026, pemerintah telah memproses penandatanganan PKS untuk sekitar 1.800 sekolah di wilayah Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh yang terdampak bencana dengan tingkat kerusakan lebih parah. 

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah agar hak belajar murid tetap terpenuhi dalam kondisi darurat.

Dengan menempatkan suara anak sebagai inti dari kebijakan, pemerintah berharap proses pemulihan pasca-bencana di Sumatera dan wilayah lain di Indonesia tidak hanya menghasilkan bangunan yang megah, tetapi juga komunitas sekolah yang memiliki literasi bencana yang kuat. Ketangguhan bangsa, pada akhirnya, dimulai dari ruang kelas yang aman dan siswa yang paham cara melindungi diri serta sesamanya.

 

Penyunting: Eko B Harsono 
Sumber Siaran Pers Biro Pers Kemenko PMK