Pemerintah Revitalisasi 603 PAUD Terdampak Gempa dan Rusak di NTT pada 2026 Dengan Alokasi Anggaran Rp 232 Miliar

Berita 2026-09-10 | 08:30:00

JAKARTA PAUDPEDIA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meletakkan penguatan fondasi pendidikan usia dini sebagai prioritas mendesak dalam pemulihan serta penataan infrastruktur di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun anggaran 2026, sebanyak 603 satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdampak bencana alam seperti gempa bumi maupun mengalami kerusakan bangunan di provinsi kepulauan tersebut dipastikan menerima bantuan revitalisasi sarana dan prasarana dari pemerintah pusat.

Intervensi menyeluruh terhadap ratusan satuan PAUD tersebut menjadi bagian terintegral dari program besar revitalisasi 1.487 satuan pendidikan di seluruh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan total alokasi dana mencapai Rp 1,208 triliun.

Langkah masif ini diambil untuk mempercepat pemerataan akses belajar yang aman, nyaman, dan inklusif di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), sekaligus mendukung secara konkret pemenuhan program prioritas Wajib Belajar 13 Tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meningkat Dibanding Tahun 2025

Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 7 September 2026, dukungan anggaran khusus untuk jenjang PAUD pada tahun ini menyerap alokasi sebesar Rp 232,46 miliar.

Angka penanganan ini melonjak sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2025 yang saat itu hanya menjangkau 43 satuan PAUD dengan nilai bantuan sebesar Rp 15,83 miliar.

Peningkatan kapasitas serta perbaikan fisik ruang belajar usia dini ini dinilai amat krusial mengingat fase PAUD merupakan fondasi paling awal dalam membentuk karakter, motorik, dan kemampuan literasi dasar anak-anak bangsa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penataan dan pemulihan kembali gedung-gedung sekolah di wilayah NTT, termasuk sekolah terpencil seperti SD Negeri Mboeng di Kabupaten Manggarai Timur, dilakukan secara sistematis berdasarkan tingkat kerentanan serta kebutuhan riil di lapangan.

Pemulihan sarana yang terpukul akibat kondisi geologis serta keterbatasan geografis NTT membutuhkan keberpihakan anggaran dan perhatian penuh dari pemerintah pusat.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI) Gogot Suharwoto menyatakan bahwa pemenuhan hak dasar anak untuk belajar tidak boleh terhambat atau terputus oleh kondisi keterbatasan fisik bangunan.

Setiap anak, di mana pun mereka tinggal, berhak mendapatkan ruang tumbuh kembang yang aman, ramah, serta kondusif bagi proses pembelajaran.

Berjalan Seiring Dengan Bantuan Digitalisasi

"Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah pilihan salah satu. Keduanya berjalan bersama untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, termasuk bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur," kata Gogot di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Gogot menjelaskan bahwa pembenahan fisik bangunan pada tahun ini berjalan beriringan dengan program digitalisasi pembelajaran serta peningkatan kapasitas para tenaga pendidik. Integrasi berbagai program ini bertujuan agar perbaikan fisik tidak sekadar memperkokoh dinding dan atap sekolah, melainkan juga benar-benar menghidupkan ekosistem belajar yang modern dan adaptif di dalam kelas.

Secara keseluruhan, alokasi program revitalisasi tahun 2026 di NTT tersebar pada berbagai jenjang, mencakup 644 SD senilai Rp 702,88 miliar, 603 PAUD senilai Rp 232,46 miliar, 136 SMP senilai Rp 161,51 miliar, 69 SMA senilai Rp 72,71 miliar, 14 SLB senilai Rp 21,72 miliar, 13 SMK senilai Rp 12,16 miliar, serta delapan PKBM/SKB senilai Rp 5,25 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo menyambut baik komitmen berkelanjutan dari pemerintah pusat tersebut. Di tengah kemampuan fiskal daerah yang terbatas, dukungan penuh APBN ini menjadi angin segar bagi percepatan pemulihan sektor pendidikan.

Pemerintah daerah berkomitmen mengawal pelaksanaan proyek fisik agar berjalan akuntabel, tepat mutu, dan tepat sasaran demi terwujudnya cita-cita pendidikan bermutu bagi seluruh anak di pelosok Nusantara.

 

Penulis : Eko B Harsono

Sumber : Siaran Pers BHKM Kemendikdasmen