Ketika Guru dan Kepala PAUD di Priangan Timur Menagih Asa ke Komisi X DPR RI, Kenaikan BOP PAUD Karena Satu Dekade Bertahan Rp 600.000/Anak

Berita 2026-08-13 | 08:15:00

TASIKMALAYA ,PAUDPEDIA  — Di balik hangatnya diskusi mengenai modernisasi ruang kelas dan ekspansi teknologi digital, suara jernih dari garda terdepan pendidikan anak usia dini membuncah di Tatar Pasundan. Dalam Workshop Pendidikan yang digelar Komisi X DPR RI bekerja sama dengan Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Tasikmalaya dan Garut, Jawa Barat, para pendidik menyuarakan realitas pahit yang mereka ampu selama sepuluh tahun terakhir: anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang tak kunjung beranjak dari angka Rp 600.000 per anak per tahun.

Nilai tersebut dinilai sudah sama sekali tidak relevan dengan himpitan inflasi dan kebutuhan operasional harian sekolah. Di hadapan wakil rakyat dan jajaran kementerian, para kepala sekolah serta guru PAUD secara terbuka mendesak agar alokasi BOP PAUD dinaikkan menjadi Rp 1 juta hingga Rp 1,5  juta per anak per tahun. Angka ini dipandang sebagai batas rasional minim agar layanan pendidikan anak usia dini dapat berlangsung secara memanusiakan.

"Kami mengelola pendidikan di level paling dasar dan krusial bagi tumbuh kembang anak, tetapi topangan anggarannya tidak pernah bergerak sejak sepuluh tahun lalu," ujar Aisyah Dewi Mutiara, Guru PAUD TK Pertiwi Kota Tasikmalaya.

Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok dan sarana belajar telah melampaui daya tahan sekolah, sehingga penaikan anggaran menjadi syarat mutlak agar pembelajaran tidak sekadar bertahan hidup.

Sinyal Hijau Anggota Parlemen

Aspirasi dari Priangan Timur ini langsung mendapat respons positif dan komitmen kuat dari Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah. Sebagai pembicara kunci dalam workshop tersebut, Ferdiansyah menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi realistis para guru PAUD dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah.

Ferdiansyah menyambut baik dan menilai usulan kenaikan dana operasional menjadi Rp 1 juta hingga Rp 1,5  juta per anak sangat masuk akal. Ia menegaskan bahwa Komisi X DPR terus berupaya mendorong penyesuaian regulasi serta formulasi anggaran pendidikan yang lebih berpihak pada pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Padahal, pemerintah pada tahun anggaran 2026 ini telah mengalokasikan BOP PAUD sebesar Rp 3,76 triliun yang menyasar 5,9 juta anak di 190.496 satuan PAUD. Pemerintah juga telah memperkenalkan skema dinamis berbasis Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) dengan rentang Rp 600.000 hingga Rp 1.200.000. Namun, bagi daerah-daerah dengan indeks standar, batas bawah Rp 600.000 tetap dirasakan sangat kecil.

Antara Teknologi dan Realitas Kelas

Potret tantangan PAUD saat ini memang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah gencar mendorong transformasi digital melalui pengadaan puluhan ribu unit papan tulis interaktif (Interactive Flat Panel/IFP). Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD, Djayeng Baskoro, mencatat pemerintah telah mendistribusikan 65.000 unit IFP pada tahun lalu dan menambah alokasi sekitar 45.000 unit lagi pada 2026.

Namun, teknologi canggih bernilai triliunan rupiah itu menyisakan jarak di tingkat implementasi. Evaluasi Direktorat PAUD menunjukkan, perangkat modern tersebut kerap baru dimanfaatkan seminggu sekali dengan durasi rata-rata 15 menit.

Djayeng mengingatkan bahwa teknologi sejatinya hanyalah alat bantu. Penentu utama kualitas pembelajaran tetaplah guru di ruang kelas.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendidik dan pemenuhan operasional dasar sekolah wajib berjalan sejajar. Bagi para guru PAUD di Tasikmalaya dan  Garut, dan seluruh pelosok Nusantara, harapan yang mereka titipkan ke meja parlemen sangat sederhana: ada keberpihakan nyata dalam anggaran negara. Sebab, dari fondasi PAUD yang kokoh dan dihargai layak inilah, kualitas masa depan bangsa sungguh-sungguh dipetakan.

 

Peliput: Eko B Harsono