Keprihatinan Media Nasional terhadap Kesejahteraan Guru PAUD, Sinergi Media dan Pemerintah Wujudkan PAUD Berkualitas Minim

Berita 2025-10-03 | 07:50:00

PAUDPEDIA – Nasib Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang hanya menerima honor Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu per bulan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti disebut bukan honor tapi horor. Perihnya nasib guru PAUD menjadi sorotan serius dan memicu keprihatinan mendalam media nasional. Sayangnya sejauh ini sinergi dan kolaborasi antara media dan pemerintah masih sangat kurang.

Direktur Jawa Pos TV Madiun, Ockta Prana, menyatakan harapannya agar kolaborasi antara Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) dengan Jawa Pos TV dan Jawa Pos Radar Madiun dapat memberikan manfaat besar dan dampak positif.

‘’Kolaborasi dan sinergi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perjuangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (TPK) PAUD Magetan dan nasional,’’ terang Ockta Prana. Sinergi ini muncul di tengah peringatan HUT ke-20 HIMPAUDI yang menjadi panggung curahan hati pilu para pendidik mengenai kesejahteraan mereka.

"Gaji Itu Hanya Uang Bensin"

Di Magetan, ratusan guru PAUD menjalani hidup yang penuh pengorbanan. Ibu Siti (bukan nama sebenarnya), seorang guru PAUD yang telah mengabdi lebih dari lima tahun, dengan lirih mengakui bahwa gaji Rp 300 ribu itu "bahkan tidak cukup untuk biaya hidup seminggu." Uang tersebut, katanya, hanya cukup untuk membeli bensin dan sedikit pulsa.

Untuk menyambung hidup, guru-guru PAUD terpaksa mencari penghasilan tambahan dengan menjahit, menjual kue, atau menjadi buruh serabutan. Pengabdian yang tulus, kini harus dibayar dengan kerja keras ganda. Mereka adalah pahlawan yang mengajar dengan hati, tapi harus bertahan hidup dengan sisa-sisa.

Keprihatinan mendalam atas nasib guru ini juga datang dari orang tua murid yang tak tega. Di beberapa PAUD, orang tua tak jarang berinisiatif memberikan bantuan langsung kepada guru dalam bentuk kebutuhan dasar, seperti sekantong beras, sebungkus gula, atau hasil panen sayur.

“Kami tahu, honor mereka sangat kecil. Kami merasa berutang budi, karena guru ini yang membentuk karakter anak-anak kami. Kami harus menolong mereka agar mereka bisa tetap mengajar,” tutur Ibu Rina, perwakilan orang tua. Tindakan kecil ini menjadi penyambung nyawa dan bukti bahwa peran guru PAUD jauh lebih berharga daripada angka di slip gaji.

Harapan dari BOP PAUD

Di tengah jeritan kesejahteraan, pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Program ini dirancang untuk membantu biaya operasional sekolah, termasuk salah satunya adalah honor pendidik. Namun, implementasinya sering kali terkendala alokasi yang terbatas atau prioritas penggunaan yang lebih fokus pada sarana dan prasarana.

Dalam upaya mengatasi masalah krusial ini, muncul harapan dari kebijakan pemerintah pusat. Menteri Pendidikan DasardanMenengah, Abdul Mu’ti  merujuk pada komitmen Kementerian akan terus  menorong pihaknya membuat kebijakan yang lebih tegas dan afirmatif.

Ketua PW HIMPAUDI Jawa Timur, Galih Waskito, menegaskan bahwa dukungan terhadap revisi UU Sisdiknas adalah kunci untuk menjamin kepastian status hukum dan kesejahteraan. "Revisi UU Sisdiknas harus memastikan bahwa alokasi dana BOP PAUD dapat diprioritaskan untuk peningkatan honor guru secara signifikan dan berkelanjutan," ujarnya.

Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti (Nanik Sumantri), mendukung penuh seruan ini, menyadari bahwa penguatan fondasi pendidikan anak usia dini tidak akan optimal tanpa kesejahteraan para pendidiknya.

Perjuangan dua dekade HIMPAUDI, yang kini didukung kolaborasi media dan empati masyarakat, adalah seruan agar komitmen pemerintah, baik melalui skema BOP PAUD maupun kebijakan baru, benar-benar menyentuh dan mengubah nasib para guru PAUD sebagai ujung tombak bangsa yang selama ini mengabdi dengan hati, bukan sekadar angka Rp 300 ribu.

 

Penyunting Eko B Harsono

Sumber Siaran Pers Pemda Magetan