Irjen Kemendikdasmen Tegaskan Program Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran Gratis, Waspadai Pungli Tidak Ada Potongan Dana dan Pemberian Gratifikasi Bernuansa Korupsi

Berita 2026-07-29 | 05:05:00

MALANG, PAUDPEDIA – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Faisal Syahrul, mengeluarkan peringatan keras terkait pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Sekolah harus berintegritas dan siap mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan revitalisasi.

Dalam pernyataan resminya yang ditujukan kepada seluruh Kepala Sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Menengah penerima bantuan, Faisal menegaskan bahwa program ini sepenuhnya gratis dan bebas dari segala bentuk pungutan liar.

Video Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut disosialisasikan dalam kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke 48 di Malang, Jawa Timur yang disaksikan 238 Kepala Sekolah satuan PAUD calon penerima bantuan.

Ekosistem Sekolah Ramah dan Tingkatkan Mutu Pendidikan

Program strategis nasional ini dirancang untuk menyediakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sekaligus mendongkrak mutu pembelajaran melalui dua pendekatan utama, yakni Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Mukti, telah memberikan mandat khusus agar implementasi program ini berjalan sukses, akuntabel, dan steril dari berbagai bentuk penyimpangan anggaran.

Menyikapi hal tersebut, Irjen Faisal menyampaikan dua poin krusial sebagai panduan bagi satuan pendidikan. Pertama, ia menegaskan secara eksplisit bahwa program Revitalisasi dan Digitalisasi Pembelajaran tidak dipungut biaya, potongan, atau imbalan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun.

"Satuan pendidikan diharapkan tidak melayani oknum yang meminta dana atau imbalan tertentu," tegas Faisal. Pernyataan ini merupakan langkah antisipatif terhadap potensi praktik korupsi atau penyelewengan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, Faisal menginstruksikan agar mekanisme pengawasan partisipatif dijalankan secara aktif. Apabila satuan pendidikan menghadapi kendala, tekanan, atau menemukan indikasi pelanggaran selama proses pelaksanaan program, mereka diwajibkan untuk segera melaporkan kejadian tersebut.

Saluran pengaduan resmi telah disediakan melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen dan Posko Pengaduan Inspektorat Jenderal. Selain itu, pelaporan juga dapat diteruskan ke instansi penegak hukum seperti Kejaksaan, Dinas Pendidikan setempat, maupun Inspektorat Daerah.

Langkah tegas dari internal Kemendikdasmen ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menjaga integritas penggunaan anggaran negara. Dengan adanya pengawasan ketat dari tingkat pusat hingga daerah, diharapkan dana bantuan dapat terserap secara optimal untuk perbaikan infrastruktur fisik dan peningkatan kapasitas digital di sekolah-sekolah.

Sinergi antara kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan program ini mencapai tujuannya tanpa terdistorsi oleh kepentingan pribadi golongan tertentu.

 

Peliput : Eko B Harsono