Harris Iskandar Ph.D: “Prioritas Kemendikdasmen Percepatan PHTC Revitalisasi Sekolah di Daerah 3T dan Dorong Pendidik PAUD Raih Gelar S1”

Berita 2026-07-24 | 10:45:00

DENPASAR, PAUDPEDIA – Widyaprada Ahli Utama Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Harris Iskandar Ph.D., menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan usia dini melalui program revitalisasi satuan PAUD.

Pernyataan ini disampaikan Harris dalam kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-39 yang berlangsung di Denpasar, Bali.

Kegiatan strategis ini diikuti oleh 238 Kepala Sekolah dari berbagai satuan PAUD yang tersebar di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Harris menekankan bahwa fokus utama anggaran belanja daerah saat ini dialokasikan secara spesifik untuk pembangunan unit sekolah baru bagi jenjang PAUD dan SMA.

Langkah diferensiasi ini diambil karena jumlah satuan SD dan SMP di Indonesia sudah relatif memadai, sedangkan kesenjangan akses masih sangat terasa di jenjang PAUD, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

"Masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas PAUD, apalagi di kecamatan atau daerah-daerah berkembang baru. Program ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Kami berharap seluruh daerah di kawasan Sunda Kecil, termasuk wilayah kepulauan yang sulit dijangkau, mendapatkan prioritas utama dari pemerintah," ujar Harris di hadapan para kepala sekolah.

48% Guru PAUD Hanya Lulus SMA

Selain penguatan infrastruktur fisik, Harris menyoroti urgensi peningkatan kualifikasi sumber daya manusia sebagai tulang punggung pendidikan. Data internal Kemendikdasmen mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa dari total 628.000 pendidik PAUD di seluruh Indonesia, sekitar 48 persen di antaranya masih berkualifikasi lulusan SMA.

Untuk mengatasi ketimpangan kompetensi ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melakukan ekspansi besar-besaran pada program penyetaraan kualifikasi.

Jika pada tahun 2025 kuota program tersebut hanya sebesar 12.500 orang, kini angkanya dilipatgandakan secara signifikan menjadi 150.000 orang. Harris menjelaskan bahwa mekanisme Recognition of Prior Learning (RPL) menjadi solusi efisien bagi pendidik formal maupun nonformal.

Melalui skema ini, pendidik yang telah memiliki portofolio pengalaman mengajar dapat mengajukan penyetaraan hingga 70 persen Satuan Kredit Semester (SKS). Mereka hanya perlu menempuh sisa persentase kuliah untuk mencapai gelar minimal Sarjana (S1).

"Ibaratkan seorang pengusaha, bisnis inti kita adalah menyediakan PAUD yang bermutu, dan modal utamanya adalah guru. Hanya dengan guru yang berkualitas dan tersertifikasi, kita bisa memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak bangsa," tegas Harris.

Lebih lanjut, Harris mengajak para kepala sekolah untuk tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga mengintegrasikan kurikulum dengan tuntutan zaman. Ia mendorong implementasi pembelajaran mendalam (deep learning) yang mencakup kemampuan berpikir komputasional dan pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam proses belajar mengajar.

Harris juga memperkenalkan platform digital "Rumah Pendidikan" sebagai sumber konten interaktif yang telah mendapat apresiasi dunia karena keberhasilan Indonesia menggunakan teknologi informasi secara masif untuk sektor pemerintahan dan pendidikan.

Ia berharap para pendidik di Bali dan NTB dapat memanfaatkan kekayaan program Kemendikdasmen ini sesuai dengan minat dan karakteristik daerah masing-masing.

Dengan sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualifikasi guru, dan digitalisasi pembelajaran, pemerintah optimistis dapat menciptakan ekosistem PAUD yang inklusif dan berkualitas tinggi di wilayah Indonesia Timur.

 

Peliput: Dian Nuswantari dan Inne Zahra

Penyunting: Eko B Harsono