Finalisasi Dokumen Perencanaan Revitalisasi PAUD Angkatan 38 Diikuti 189 Kepala Sekolah dari 19 Kab/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau

Berita 2026-07-22 | 03:00:00

BATAM PAUDPEDIA – Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah resmi memulai tahap krusial dalam program peningkatan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui Kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Program Revitalisasi PAUD Angkatan 38 Tahun 2026.

Acara yang berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu (16-18 Juli 2026), bertempat di Hotel Harris Batam Centre, Batam, ini menandai komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi pendidikan nasional sejak jenjang paling dasar.

Untuk jenjang PAUD, sasaran Program Revitalisasi pada tahun 2026 adalah 3.865 dengan anggaran sekitar kurang lebih Rp 1,4 T, dimana satuan yang menjadi sasaran adalah sekolah yang telah memenuhi kriteria berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berdasarkan data DAPODIK.

Dan sasaran Program Revitalisasi PAUD di tahun 2006 ini ditambah melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebanyak 16.075 Satuan PAUD. Pada kegiatan ini, Direktorat PAUD mengundang sebanyak 183 Kepala Satuan PAUD di 19 Kab/Kota yang merupakan calon penerima bantuan pemerintah Revitalisasi PAUD, yang berasal dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Widyaprada Ahli Madya Direktorat PAUD, Untung Wismoyo, dalam sambutannya menegaskan bahwa revitalisasi sarana dan prasarana menjadi langkah strategis untuk membangun PAUD yang semakin maju. Ia menyebutkan bahwa tahun 2026 merupakan tahun implementasi sejumlah program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan nasional.

Dikatakan salah satu fokus utama adalah pemenuhan dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan secara bertahap dan terukur. Hal ini sejalan dengan program prioritas nasional Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan yang Berkualitas.

"Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang PAUD hingga menengah, serta menyediakan sarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman," ujar Untung di hadapan para kepala satuan PAUD, narasumber, dan panitia dari BPMP Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Selain aspek fisik bangunan, pemerintah juga mendorong digitalisasi pembelajaran sebagai respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Percepatan digitalisasi ini diharapkan dapat mendongkrak kualitas sumber daya manusia sejak dini. Tidak berhenti di situ, penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah juga menjadi pilar penting. Program ini mencakup penanaman "7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat", seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, hingga tidur cepat, serta dukungan makanan bergizi gratis dan penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Dalam upaya pemerataan kesempatan pendidikan, Direktorat PAUD menitikberatkan pada perluasan akses satu tahun pra-Sekolah Dasar (SD) serta penguatan pendidikan nonformal dan informal. Strategi yang ditempuh meliputi peningkatan daya tampung melalui model PAUD-SD Satu Atap, Unit Sekolah Baru (USB), dan Ruang Kelas Baru (RKB). Untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemerintah menerapkan program afirmasi berupa guru kunjung, penyediaan pustaka mainan, dan pojok baca.

Untung juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan mutu pendidik. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga kependidikan menjadi kunci, alongside dengan akreditasi satuan PAUD dan penyediaan layanan PAUD Holistik Integratif (HI). Penguatan literasi, numerasi, sains, dan teknologi sejak usia dini juga diintegrasikan untuk mempersiapkan generasi yang kompeten di era modern.

Dalam kegiatan finalisasi ini, peserta diminta untuk menyelesaikan dokumen usulan bantuan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), detail gambar kerja, serta menandatangani PKS. Untung mengingatkan bahwa setelah dana bantuan diterima, satuan PAUD wajib melaksanakan pekerjaan fisik dan administrasi dengan transparan. Bukti pembelanjaan, pembukuan, perpajakan, dan pelaporan harus disimpan minimal selama 10 tahun untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Dengan dibukanya kegiatan ini secara resmi, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat segera merealisasikan rencana revitalisasi demi terciptanya ekosistem pendidikan anak usia dini yang inklusif, bermutu, dan merata di seluruh Indonesia.

 

Peliput : Azriel Aufa

Penyunting: Eko B Harsono