Direktorat PAUD Bidik Predikat ZI-WBBM, Konsisten Berintegritas dan Jadikan Visi RAMAH Kemendikdasmen Kunci Layanan

Berita 2026-03-17 | 11:00:00

JAKARTA, PAUDPEDIA – Setelah sukses mengukuhkan diri sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2023 lalu, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini melangkah lebih jauh untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Komitmen ini bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan manifestasi janji Direktorat PAUD dalam memberikan pelayanan publik yang paripurna dan bebas dari praktik koruptif secara berkelanjutan.

Langkah strategis ini menjadi agenda utama dalam kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PDM) di Jakarta, Sabtu (15/3/2025). 

Dalam paparannya, Trisnawati dari Tim Tatalaksana Setditjen PDM menegaskan bahwa mempertahankan integritas jauh lebih menantang daripada meraihnya, sehingga diperlukan militansi dari seluruh elemen organisasi untuk "naik kelas" menuju WBBM.

Melampaui Standar WBK

Trisnawati menjelaskan bahwa transisi dari WBK ke WBBM menuntut standar yang jauh lebih tinggi dan ketat. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021, unit kerja yang mengincar predikat WBBM wajib meraih nilai total minimal 85, meningkat signifikan dari ambang batas WBK yang berada di angka 75.

"Direktorat PAUD telah membuktikan komitmennya dengan meraih WBK di tahun 2023. Sekarang, amanah tersebut harus ditingkatkan melalui penguatan pada enam area perubahan, terutama pada aspek kualitas pelayanan publik dan hasil kinerja yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Trisnawati.

Untuk mencapai level WBBM, Direktorat PAUD harus memastikan nilai komponen pengungkit mencapai minimal 48 atau 75 persen per area perubahan. 

Fokus evaluasi tidak lagi hanya pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi pada tingkat kematangan implementasi, keberlanjutan perubahan, serta kualitas pelayanan dan kinerja yang dihasilkan.

Strategi Enam Area Perubahan

Dalam paparan tersebut, dirinci strategi penguatan yang harus dijalankan secara konsisten melalui enam area perubahan. Pada area Manajemen Perubahan, Direktorat PAUD didorong untuk melibatkan seluruh pegawai dalam pembangunan ZI, bukan hanya anggota Kelompok Kerja (Pokja). 

Budaya kerja seperti apel pagi dan internalisasi pola pikir (mindset) anti-korupsi harus menjadi nafas harian, dengan pimpinan bertindak sebagai role model dan aktor utama perubahan.

Pada pilar Penataan Tatalaksana, ditekankan pentingnya implementasi proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur untuk meningkatkan efektivitas kerja. 

Digitalisasi melalui sistem informasi juga menjadi poin krusial, di mana aplikasi yang dibangun harus menunjukkan kemanfaatan yang jelas dan terintegrasi, bukan sekadar memperbanyak aplikasi tanpa fungsi yang berarti bagi pemangku kepentingan.

Terkait Manajemen SDM, strategi yang dijalankan mencakup pembangunan pola karier yang transparan, pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan seminar, serta penerapan sistem reward and punishment yang adil dan jelas.

"Kinerja individu harus dijabarkan secara jelas dari kinerja organisasi, sehingga setiap pegawai memahami kontribusi mereka terhadap tujuan besar instansi," tambah Trisnawati.

Pengawasan dan Pelayanan Prima

Isu integritas menjadi sorotan utama dalam pilar Penguatan Pengawasan. Direktorat PAUD diwajibkan mengimplementasikan sistem pencegahan gratifikasi, whistle blowing system, mitigasi benturan kepentingan, serta penanganan pengaduan masyarakat secara nyata bukan sekadar formalitas pemasangan spanduk. Hal ini didukung dengan kepatuhan penuh dalam penyampaian LHKPN dan LKHASN bagi seluruh pegawai.

Dari sisi Pelayanan Publik, Trisnawati menekankan bahwa inovasi tidak selalu harus berbasis aplikasi teknologi tinggi. Inovasi yang paling penting adalah yang mampu memberikan dampak pada kualitas pelayanan atau peningkatan integritas. 

Ia mencontohkan pentingnya maklumat pelayanan yang jelas terkait biaya dan alur, budaya pelayanan "3S" (Senyum, Sapa, Salam), serta adanya kompensasi pelayanan jika standar yang dijanjikan tidak terpenuhi sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Tahapan Evaluasi Ketat

Proses menuju WBBM akan melalui tahapan evaluasi yang ketat, mulai dari seleksi administrasi, desk evaluation melalui wawancara dan pengujian dokumen, hingga observasi lapangan (field evaluation) untuk memastikan kesesuaian antara bukti dukung dengan fakta di lapangan.

Pimpinan instansi memegang peranan vital dalam proses ini. Keberhasilan meraih WBBM sangat bergantung pada pemahaman kepala satuan kerja atas program ZI serta bukti nyata implementasi di lapangan. 

Melalui penguatan ini, Direktorat PAUD secara konsisten melaksanakan amanah untuk mewujudkan birokrasi yang benar-benar bersih dan melayani demi kemajuan pendidikan anak usia dini di Indonesia. 

Visi Ramah Kemendikdasmen Jadi Kunci 

Dalam melaksanakan layanan publik, Direktorat PAUD menjadikan Visi RAMAH Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) sebagai budaya kerja dan nilai utama yang diusung untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua, yang ditandai dengan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. 

RAMAH merupakan akronim dari Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis. 

Berikut adalah penjabaran dari nilai-nilai RAMAH:

• Responsif: Cepat tanggap dalam merespon berbagai persoalan pendidikan, baik internal maupun eksternal.
• Akuntabel: Bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sistem tata kelola pemerintahan yang baik.
• Melayani: Berdedikasi tinggi, mengabdi, membantu, dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan.
• Adaptif: Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial-budaya, teknologi, dan kebijakan.
• Harmonis: Membangun relasi yang sehat, selaras, dan stabil antar pihak di lingkungan pendidikan. 

Tujuan dan Fokus Visi RAMAH:

1. Pendidikan Bermutu untuk Semua: Memastikan layanan pendidikan bermutu tersedia bagi seluruh warga negara.
2. Rumah Pendidikan yang Ramah: Mengubah kantor dan lingkungan sekolah menjadi tempat yang ramah, aman, dan menyenangkan (sekolah ramah anak).
3. Budaya Kerja Santun: Selain RAMAH, kementerian juga menekankan nilai "Santun" dalam perilaku insan pendidikan.
4. Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendidikan yang memudahkan masyarakat. 

 

Peliput : Eko B Harsono dan Wisnu Aditya