​Buka Bimtek PKS Revitalisasi PAUD Angkatan ke-52, Stafsus Menteri Bidang Manajemen Tekankan Pentingnya Fase Fondasi Jenjang PAUD untuk SDM Indonesia Emas 2045

Berita 2026-08-04 | 15:40:00

MATARAM, PAUDPEDIA — Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk memastikan kesiapan fisik dan kualitas layanan di tingkat dasar tersebut, pemerintah terus mempercepat peningkatan sarana prasarana serta kompetensi para pendidik melalui program bantuan yang dikelola secara partisipatif.

Hal tersebut ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kelembagaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Didik Suhardi, saat membuka kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-52 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (3/8/2026).

Didik menyampaikan bahwa pendidikan adalah daya ungkit utama produktivitas bangsa. Melalui PAUD, penanaman karakter mendasar seperti kemandirian, kejujuran, dan rasa tanggung jawab mulai dibentuk agar bonus demografi Indonesia benar-benar diisi oleh generasi yang kompeten.

"Pemerintah berfokus pada tiga pilar utama pengembangan PAUD. Pertama, peningkatan kualifikasi pendidik yang wajib berpendidikan minimal D-4 atau S-1 sesuai amanat undang-undang," ujar Didik di hadapan ratusan peserta kegiatan yang berlangsung hingga Rabu (5/8/2026).

Pilar kedua menyasar proses belajar-mengajar. Didik menekankan agar PAUD memprioritaskan metode pembelajaran berbasis bermain yang edukatif. 

Model ini dinilai jauh lebih efektif membentuk fondasi tumbuh kembang anak dibandingkan pemaksaan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) yang membebani. Adapun pilar ketiga berfokus pada perbaikan sarana prasarana guna menciptakan lingkungan belajar yang layak dan aman, sekaligus mendukung prinsip deep learning sejak dini.

Terkait pelaksanaan bantuan fisik, Didik menegaskan bahwa pemerintah menerapkan model swakelola. Pendekatan ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat di sekitar satuan pendidikan, mulai dari penggunaan material lokal hingga pelibatan tenaga kerja warga setempat.

 

Jika Ada Kelebihan Anggaran

Selain efisien dan tepat sasaran, model swakelola diharapkan memberi stimulus bagi perekonomian lokal. "Jika ada kelebihan anggaran, pemanfaatannya harus dialokasikan untuk menambah volume kegiatan atau meningkatkan kualitas bangunan, bukan dijadikan keuntungan pribadi," tegas Didik.

Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB, Hj. Lielies Miningrum, dalam sambutannya melaporkan bahwa kegiatan PKS Angkatan ke-52 ini diikuti oleh 250 peserta. 

Para peserta merupakan perwakilan dari 30 kabupaten/kota yang tersebar di tiga provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini, seluruh pihak diharapkan memiliki kesepahaman yang sama dalam menyusun perencanaan anggaran dan teknis pembangunan. 

Langkah ini menjadi garansi agar dana bantuan pemerintah dapat terserap secara transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada mutu pembelajaran anak usia dini di kawasan Nusa Tenggara dan Bali.

Peliput : Firmansyah 

Penyunting: Eko B Harsono