Arah Baru Kebijakan PAUDHI Kota Makassar: Integrasi Data, Pemenuhan 10 Hak Anak hingga Intervensi Gizi oleh Bunda PAUD

Berita 2026-06-02 | 07:45:00

MAKASSAR, PAUDPEDIA — Matahari baru saja meninggi di atas Pantai Losari saat deru mesin kapal nelayan beradu dengan keriuhan khas kota pelabuhan. Di balik geliat ekonomi Kota Makassar yang terus berpacu, sebuah gerakan sunyi namun fundamental sedang dirajut dari ruang-ruang kelas anak usia dini. Pemerintah Kota Makassar kian menegaskan komitmennya dalam menyiapkan fondasi generasi menyongsong Indonesia Emas 2045, salah satunya lewat intervensi menyeluruh pada sektor Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).

Langkah taktis ini dipaparkan langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Makassar, Ulfah Ichwani Achmad. Dalam sebuah kesempatan strategis mengenai Kebijakan Perencanaan, Penganggaran, serta Koordinasi Lintas Sektor, Ulfah menggarisbawahi bahwa investasi terbaik sebuah kota bukan lagi sekadar infrastruktur fisik beton, melainkan pembangunan manusia sejak seribu hari pertama kehidupan.

Guna membumikan visi tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 73 Miliar khusus untuk program PAUD. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kemitraan ini difokuskan untuk memperkuat ekosistem pendidikan dasar anak, termasuk sebuah terobosan krusial: membangun Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri baru di 5 kecamatan di Makassar. 

Langkah ini diambil demi memperluas akses penataan layanan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Lebih dari Sekadar Membaca dan Menulis

 

Selama ini, PAUD sering kali disalahpahami hanya sebagai tempat penitipan anak atau ruang belajar membaca, menulis, dan berhitung (calistung) secara konvensional. Padahal, tantangan zaman menuntut pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak yang jauh lebih kompleks, mulai dari pemenuhan gizi demi menekan angka stunting hingga perlindungan hukum anak.

"Kita membutuhkan layanan yang terintegrasi bagi anak usia dini," ujar Ulfah Ichwani Achmad, merefleksikan latar belakang lahirnya kebijakan ini. Penanganan anak tidak bisa lagi dilakukan dengan ego sektoral, melainkan harus dikawal ketat sejak dokumen perencanaan daerah disusun, yakni masuk ke dalam rencana strategis RPJMD 2025-2029 dan RKPD tahun berkenaan.

Dalam dokumen perencanaan Kota Makassar, program PAUD HI secara lugas dititipkan pada dua pilar utama: Misi 2 yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan pemerataan pelayanan dasar (termasuk stunting dan imunisasi), serta Misi 6 yang menjamin akses layanan inklusif melalui program Lorong Ramah Anak.

Melalui anggaran Rp 73 Miliar tersebut, pengawalan terhadap alokasi APBD dilakukan secara menyeluruh. Dana tersebut mengalir langsung untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Pelatihan Guru, pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT), imunisasi, hingga mengawal program 6 pilar secara simultan.

Kerja Keroyokan Lintas Sektor

Menyaksikan implementasi PAUD HI di Makassar bak melihat sebuah simfoni yang dimainkan bersama oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di hilir, Dinas Pendidikan bergerak menaikkan kapasitas para pendidik agar kompetensi mereka merata, sekaligus memastikan seluruh data anak terakomodasi dalam sistem Dapodik.

Sementara itu, urusan kesehatan anak dikeroyok bersama oleh Dinas Kesehatan dan Posyandu. 

Mereka turun ke lapangan melakukan skrining tumbuh kembang, pemantauan berat dan tinggi badan guna mencegah stunting, serta menggalakkan pemberian ASI eksklusif dan MPASI berkualitas bersama Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB).

Aspek psikologis dan keselamatan anak pun tidak luput dari perhatian. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berkolaborasi dengan Bunda PAUD secara rutin menggelar kelas *parenting* untuk menyebarkan pola asuh positif. Bersama UPTD PPA, disusun pula Standar Operasional Prosedur (SOP) anti-kekerasan demi mewujudkan lingkungan PAUD yang aman dan nyaman bagi anak.

Bahkan, pemenuhan hak sipil dan fasilitas dasar pun turut diintegrasikan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) memastikan setiap anak langsung mendapatkan Akte Kelahiran. Di sisi infrastruktur fisik, Dinas Pekerjaan Umum (PU) bersama PDAM memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, hingga pembuatan toilet khusus berukuran anak-anak di sekolah-sekolah dasar tersebut.

Menjawab Tantangan dengan Strategi Baru

Meski struktur kebijakan telah tertata rapi, Ulfah tidak menampik adanya kerikil tajam di lapangan. "Tantangan utama kita saat ini adalah keterbatasan koordinasi, data yang belum sepenuhnya terintegrasi, kapasitas guru PAUD yang belum seluruhnya tersertifikasi, serta keterbatasan anggaran daerah," ungkapnya realistis.

Namun, keterbatasan tersebut justru memicu lahirnya strategi adaptif yang cerdas. Guna mengatasi sengkarut data, Pemkot Makassar kini tengah mendorong digitalisasi data anak Makassar secara terpadu. Peningkatan kapasitas guru PAUD terus digenjot lewat pelatihan berkala. Untuk menyiasati ruang fiskal daerah, optimalisasi anggaran dilakukan dengan menyesuaikan belanja PAUD agar tidak tumpang tindih, sembari membuka pintu kolaborasi bagi keterlibatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan BUMD.

Melalui monitoring dan evaluasi yang ketat, pembangunan TK Negeri di 5 kecamatan ini diharapkan menjadi pemantik standar baru layanan anak usia dini di Makassar. Kota Anging Mammiri ini sedang membuktikan bahwa dengan investasi belanja daerah yang berpihak pada anak dan kerja kolaboratif lintas sektor, mimpi melahirkan Generasi Emas tahun 2045 bukan lagi sekadar angan di atas kertas, melainkan sebuah realita yang sedang dipahat hari demi hari.

 

Penulis : Eko B Harsono