Antisipasi Disrupsi Teknologi di ASEAN, Indonesia Dorong Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Riset Sejak Jenjang PAUD Dioptimalkan

Berita 2026-06-10 | 05:10:00

JAKARTA,  PAUDPEDIA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penguatan budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti atau riset di kawasan Asia Tenggara sejak jenjang pendidikan anak usia  dini dan pendidikan dasar untuk lebih dioptimalkan. Langkah ini mendesak dilakukan guna mengantisipasi dampak disrupsi teknologi, ketimpangan akses, serta dinamika pasar kerja global yang kian kompleks.

Hal itu mengemuka dalam pembukaan SEAMEO Centre Policy Research Network (CPRN) Summit 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026). Forum internasional yang berlangsung selama tiga hari tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama SEAMEO CECCEP dan SEAMEO Secretariat dengan melibatkan sekitar 200 peneliti, akademisi, dan pembuat kebijakan se-Asia Tenggara.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti saat membuka acara menyatakan, jembatan antara hasil riset akademik dan proses perumusan regulasi oleh pembuat kebijakan sering kali terputus. Ego sektoral ini mengakibatkan banyak kebijakan publik tidak didasarkan pada data empiris di lapangan.

“Peneliti menerbitkan hasil penelitian yang tidak dibaca pembuat kebijakan, sementara pembuat kebijakan mengambil keputusan tanpa memanfaatkan hasil riset. Kita harus mengubah keadaan ini. Peneliti dan pembuat kebijakan harus duduk bersama sejak awal untuk merancang solusi bagi pendidikan,” kata Abdul Mu'ti.

Disrupsi Lapangan Kerja

Urgensi sinkronisasi riset dan kebijakan tercermin dari data ketenagakerjaan regional periode 2018–2022 yang dipaparkan dalam forum tersebut. Adopsi kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi robotika di lima negara Asia Tenggara berhasil menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru bagi tenaga terampil. Namun, pada saat yang sama, teknologi ini menggeser dan mengeliminasi sekitar 1,4 juta pekerja berketerampilan rendah.

Presiden Dewan SEAMEO H.E. Datin Seri Setia Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh menegaskan, CPRN harus menjadi platform strategis untuk menerjemahkan pengetahuan akademik menjadi regulasi konkret. Pengetahuan tidak boleh berhenti sebagai konsumsi internal ruang kuliah, melainkan harus berdampak nyata pada masyarakat.

Direktur SEAMEO CECCEP Vina Adriany menambahkan, CPRN 2026 tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga ditargetkan menghasilkan rekomendasi kebijakan makro, publikasi prosiding terindeks Scopus, serta buku panduan bagi negara-negara anggota SEAMEO.

Sebagai langkah mitigasi secara nasional, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan "Partisipasi Semesta". Kebijakan ini mengintegrasikan riset ilmiah, pengalaman praktisi di lapangan, serta aspirasi masyarakat sipil ke dalam basis data regulasi nasional.

Selain itu, Kemendikdasmen mengimplementasikan transformasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam (Deep Learning) yang diarahkan pada metode yang sadar (mindful), bermakna (meaningful), dan menyenangkan (joyful).

Implementasi ini dibarengi dengan penguatan kompetensi guru di bidang AI, pengkodean (*coding*), STEM, serta pendidikan karakter guna memastikan generasi muda siap menghadapi perubahan dunia kerja yang kian dinamis.

 

Penyunting: Eko B Harsono 

Sumber :: Siaran Pers BHKM Kemendikdasmen