35% Sekolah Belum Miliki Akses Air Bersih dan 48% Tidak Miliki UKS Aktif

Berita 2025-10-10 | 15:53:00

PAUDPEDIA Karawang — Di ruang pertemuan yang hangat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, merangkai janji. Kata "sehat," "cerdas," dan "berdaya saing" mengalun, menuntut Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) menjadi "gerakan lintas sektor." Namun, di luar jendela ruangan, potret yang sebenarnya terpampang getir, UKS hanyalah dekorasi yang tertinggal, sebuah jargon abadi tanpa denyut kehidupan nyata.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan UKS harus menjadi gerakan bersama lintas sektor karena kesehatan peserta didik merupakan fondasi utama keberhasilan pendidikan. 

“Anak yang sehat akan lebih mudah belajar, tumbuh dengan bahagia, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Karena itu, UKS harus hadir sebagai wadah pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, dan berkarakter di setiap satuan pendidikan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya aspek kesehatan dalam dunia pendidikan. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga mental, gizi, sosial, dan emosional. Karena itu, Kemendikdasmen mengampanyekan “Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, yang di antaranya mencakup olahraga teratur, pola makan sehat, serta perilaku hidup bersih dan positif.

Fajar juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong sinergi antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga lain dalam pelaksanaan UKS. “Harapannya, dari kerja sama lintas sektor dapat diberikan pelatihan bagi tim UKS di sekolah agar memiliki kemampuan dasar dalam pelayanan dan edukasi kesehatan. Sekolah diharapkan mampu menjadi pusat tumbuh kembang anak yang sehat, aman, dan menyenangkan. Program ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga gerakan bersama antara dunia pendidikan, kesehatan, dan masyarakat,” tegasnya.

Dirjen PAUD Dikdasmen, Gogot Suharwoto, menyampaikan bahwa UKS menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, termasuk kegiatan makan bergizi, edukasi gizi, dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta didik. “UKS menjadi ujung tombak semua program-program prioritas yang saat ini sedang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah makan bergizi sehat, kemudian edukasi gizi, dan cek kesehatan gratis. Melalui dua program utama Presiden ini, yaitu Makan Bergizi dan Cek Kesehatan Gratis, kita ingin UKS kembali menjadi pusat layanan kesehatan sekolah yang aktif dan nyata manfaatnya bagi peserta didik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gogot mengingatkan bahwa data UKS aktif di satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan. “Saat ini, UKS aktif masih di bawah 50 persen. Ini menjadi tugas kita bersama untuk menghidupkan kembali sekolah-sekolah yang belum memiliki UKS agar segera membentuknya, yang sudah ada tetapi belum aktif agar diaktifkan kembali, dan yang sudah aktif dapat menjadi sekolah pengimbas bagi satuan pendidikan lainnya agar berfungsi secara utuh dan berkelanjutan,” katanya

Data Ditjen PAUD Dikdasmen 

Indonesia, sang negeri dengan cita-cita anak hebat, ternyata membiarkan fondasi kesehatannya rapuh. Data Ditjen  PAUD Dikdasmen menusuk tajam: hanya 48% sekolah yang memiliki UKS aktif. Bahkan dari angka tersebut, separuhnya lebih menyerupai gudang daripada klinik mini. Ruang berdebu, wastafel kering, sapu tersandar di sudut—itulah wajah UKS, bukan tempat anak dirawat.

Pandemi COVID-19 seharusnya menjadi cambuk yang menyadarkan pentingnya kesehatan sekolah, tetapi yang terjadi justru kebalikannya. Dr. Retno Mulyani, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia, menyebut UKS di banyak sekolah sebagai "formalitas."

"Sejak pandemi berakhir, perhatian terhadap kesehatan siswa justru menurun," kritiknya.
Kenyataan ini menampar ambisi besar pemerintah, seperti program Makan Bergizi dan Cek Kesehatan Gratis. Bagaimana mungkin program gizi dijalankan sementara masalah dasar tak terjamah? 

Laporan Kementerian Kesehatan 2024 menunjukkan 35% sekolah tanpa akses air bersih permanen dan 40% tanpa toilet terpisah.

Nining Sumarni, kepala sekolah di Karawang, menyuarakan keputusasaan di lapangan. Sekolahnya, yang UKS-nya berdiri atas swadaya guru, menerima bantuan makanan tanpa fasilitas penyimpanan atau sanitasi memadai. 

"Bagaimana bicara makan bergizi kalau anak mencuci tangan saja sulit?" tanyanya, sebuah ironi yang merobek.

Anak Tiri Otonomi Daerah

UKS bukanlah program baru. Ia lahir dari semangat kolaborasi lintas kementerian di era 1970-an, bertujuan menjadikan sekolah benteng perilaku hidup bersih dan sehat. 

Namun, seperti yang dikatakan Dr. Syaiful Hidayat, peneliti kebijakan pendidikan: "Sejak otonomi daerah, UKS seperti anak tiri."
Ia kehilangan pijakan, tidak memiliki anggaran tetap, dan tidak ada tenaga kesehatan sekolah yang diatur secara nasional. 

Koordinasi antarinstansi melemah hingga tak bersisa. Siapa pun bisa mengklaim terlibat, tapi tak ada yang benar-benar bertanggung jawab.

Realitasnya begitu pedih. Di sebuah SD di perbatasan Karawang-Purwakarta, siswa yang pingsan dibaringkan di lantai musala. Ruang UKS? "Dipakai untuk menyimpan bangku rusak," ujar seorang guru dengan senyum getir. 

Obat-obatan habis, termometer mati, dan tak ada pelatihan bagi guru. Padahal, survei UNICEF (2023) menunjukkan satu dari tiga anak usia SD mengalami gangguan gizi ringan. Persoalan yang seharusnya bisa dicegah jika UKS berfungsi sebagai sistem, bukan sekadar ruang tanpa isi.

Keluar dari Ritual Tahunan

Janji penguatan UKS tahun 2025 dikhawatirkan hanya menjadi "ritual tahunan" jika pemerintah tak berani melakukan reformasi struktural. UKS, kata Dr. Yani, harus diukur dari kualitas layanan, bukan tumpukan laporan administratif.

Inilah reformasi yang dituntut para ahli:

• Pendanaan Khusus: UKS ditetapkan sebagai program wajib dengan anggaran tetap dari BOS atau APBD.
• Tenaga Kesehatan: Penugasan tenaga kesehatan sekolah minimal satu per kabupaten/kota (model school nurse).
• Integrasi Kurikulum: Pendidikan kesehatan dimasukkan secara nyata, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Acara di Karawang mungkin berakhir dengan tepuk tangan dan dokumentasi. Namun, selama UKS hanya menjadi pepesan kosong, wacana yang berdebu, maka mimpi melahirkan "anak Indonesia hebat" akan terus terganjal oleh masalah fundamental: anak-anak yang tidak tumbuh sehat.

Jika pemerintah sungguh ingin janji itu terwujud, UKS harus berhenti menjadi jargon indah yang rapuh. Ia harus menjadi sistem nyata yang menjaga, bukan sekadar sepotong ruang yang sunyi dan terlupakan.

 

Penyunting Eko Harsono 
Sumber Siaran Pers BKHM Kemendikdasmen