260 Satuan PAUD di Tiga Provinsi Lakukan PKS Program Revitalisasi Angkatan ke-54, Pemerintah Pacu Perbaikan Sarana PAUD untuk Sokong Wajib Belajar 13 Tahun

Berita 2026-08-04 | 14:13:00

PAUDPEDIA Tangerang — Penataan pendidikan nasional kini makin bertumpu pada fondasi terdepan: Pendidikan Anak Usia Dini. Melalui Program Revitalisasi PAUD Tahun 2026, pemerintah tidak sekadar memperbaiki sarana fisik sekolah, tetapi juga menyiapkan landasan bagi pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya penguatan pra-Sekolah Dasar.

Direktur PAUD Kemendikdasmen, Kurniawan, menyampaikan bahwa keberadaan fasilitas belajar yang esensial, aman, dan nyaman menjadi syarat mutlak dalam mendorong pemerataan kualitas pendidikan.

​"Pemerintah mendorong perluasan akses lewat peningkatan daya tampung, afirmasi di daerah 3T, hingga pembenahan akreditasi," kata Kurniawan di Tangerang.

​Pembenahan sarana tersebut juga disinergikan dengan agenda digitalisasi sekolah berdasar Inpres Nomor 7 Tahun 2025, penguatan kesehatan melalui UKS dan Makanan Bergizi Gratis, serta pembentukan karakter lewat gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

 

Tahun 2026 Jangkau 19.940 Satuan PAUD 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun pada tahun 2026 untuk merevitalisasi 3.865 satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Indonesia. Sasaran tersebut dipastikan bertambah secara signifikan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang menjangkau 16.075 satuan PAUD lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi PAUD Angkatan 54 Tahun 2026 di Hotel Novotel, Tangerang, Banten, Senin (3/8/2026). 

Acara yang berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (5/8/2026) ini dihadiri 260 Kepala Satuan PAUD penerima bantuan dari 32 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Lampung. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Kurniawan, menyampaikan bahwa program revitalisasi ini menjadi elemen krusial dari program prioritas nasional untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang dini hingga menengah. 

Di samping revitalisasi fisik, pemerintah menitikberatkan pada perluasan akses program Wajib Belajar 13 Tahun, khususnya penguatan satu tahun pra-Sekolah Dasar (SD).

"Program revitalisasi sarana dan prasarana ini bertujuan menyediakan fasilitas esensial yang berkualitas bagi anak-anak. Strategi pemenuhan akses terus kita dorong melalui peningkatan daya tampung, program afirmasi di daerah 3T, hingga penguatan tata kelola dan akreditasi PAUD," ujar Kurniawan dalam arahannya.

Kurniawan menambahkan, perbaikan infrastruktur ini berjalan beriringan dengan program prioritas lain, seperti akselerasi Digitalisasi Pembelajaran sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 2025. 

Selain itu, pemerintah menguatkan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah lewat gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), serta dukungan Program Makanan Bergizi Gratis.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan panitia penyelenggara melaporkan bahwa seluruh sekolah penerima bantuan telah memenuhi kriteria seleksi berdasarkan data Dapodik dan usulan Dinas Pendidikan setempat. 

Kegiatan di Tangerang ini memfasilitasi Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS), Detail Gambar Kerja, hingga penandatanganan dokumen PKS. Para peserta juga dibekali pemahaman terkait tata kelola pengadaan barang/jasa melalui aplikasi SIPLah dan SILAB, perpajakan, serta akuntabilitas keuangan.

Setelah penandatanganan PKS, para kepala satuan PAUD diimbau segera mengaktifkan rekening bantuan dan memulai pekerjaan fisik dengan melibatkan masyarakat lokal. 

Seluruh bukti pembelanjaan dan dokumen pelaporan wajib disimpan minimal selama 10 tahun demi menjamin transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana negara.

Peliput : Fajar Indra Dewanto

Penyunting: Eko B Harsono