239 Kepala PAUD Jatim Tandatangani PKS Revitalisasi Angkatan ke-46, Harris Iskandar Tekankan Integritas Penggunaan Anggaran dan Penuhi Hak Dasar Anak

Berita 2026-07-27 | 12:05:00

Surabaya, PAUDPEDIA – Sebanyak 239 Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 33 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur mendapat bimbingan teknis di Surabaya untuk mengikuti kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-46. Kegiatan strategis ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan administratif sebelum eksekusi fisik revitalisasi sarana prasarana pendidikan usia dini dimulai.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD yang juga menjabat sebagai Ketua Widyaprada Indonesia, Harris Iskandar, Ph.D. Dalam sambutannya, Harris menekankan bahwa program revitalisasi bukan sekadar perbaikan fisik bangunan, melainkan bagian integral dari transformasi mutu pendidikan nasional.

Asah Nalar dan Kreativitas Sejak di PAUD

Ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran melalui metode interaktif dan umpan balik yang konstruktif, serta penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) untuk mengasah nalar dan kreativitas peserta didik sejak usia emas.

Harris juga menegaskan peran vital teknologi dalam pemerataan akses pendidikan. Pemanfaatan platform digital dinilai krusial untuk menjembatani kesenjangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan.

"Transformasi mutu pendidikan harus berjalan beriringan dengan revitalisasi sarana prasarana. Fasilitas yang aman dan nyaman adalah hak dasar siswa," ujar Harris.

Ia menambahkan, penggunaan data Dapodik yang akurat menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan, khususnya terkait penyediaan sanitasi dan air bersih yang menjadi prioritas kesehatan lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, Harris mengaitkan program ini dengan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun. Perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang sebagai fondasi pembangunan manusia yang tidak bisa ditawar.

Kolaborasi lintas kementerian diperlukan untuk mewujudkan pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif, guna memenuhi hak anak sesuai konvensi internasional.

Cegah Potensi Penyimpangan Anggaran

Harris juga mengajak partisipasi aktif masyarakat melalui model gotong royong untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan proyek, sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Dr. Praptono, M.Pd., menyambut hangat para peserta di Kota Surabaya. Dalam arahannya, Praptono mengingatkan besarnya amanah yang dibebankan kepada para kepala satuan PAUD dalam mengelola anggaran negara. Ia menekankan prinsip efektif, efisien, dan akuntabilitas sebagai kunci keberhasilan program.

"Inti dari kegiatan ini adalah membekali Bapak/Ibu untuk mengelola anggaran rehabilitasi atau pembangunan satuan pendidikan dengan tanggung jawab penuh. Jangan sampai setelah mengelola kegiatan, muncul urusan-urusan hukum atau administratif yang tidak perlu akibat kelalaian," tegas Praptono.

Ia berharap Surabaya dapat menjadi tempat yang mengesankan bagi para peserta, sekaligus menjadi momentum kebersamaan dalam memajukan pendidikan dasar nonformal dan informal di Jawa Timur.

Penandatanganan perjanjian kerjasama ini menandai dimulainya tahap eksekusi nyata dari program revitalisasi yang diharapkan dapat meningkatkan standar layanan PAUD di seluruh Jawa Timur, sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan generasi emas Indonesia yang berkualitas.

 

Peliput: Firmansyah

Penyunting : Eko B Harsono