238 PAUD di Jawa Barat Bersiap Terima Bantuan Revitalisasi Angkatan ke 29, Kemendikdasmen Targetkan 3.865 Satuan PAUD Direvitalisasi Tahun Ini

Berita 2026-07-16 | 10:15:00

BANDUNG, PAUDPEDIA – Pemerintah mempercepat pemenuhan prasarana satusn pendidikan berkualitas melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, program Revitalisasi Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) tahun anggaran 2026. Sebanyak 3.865 satuan PAUD di seluruh Indonesia yang telah lolos verifikasi data Dapodik menjadi sasaran utama dengan total alokasi anggaran mencapai kurang lebih Rp 1,4 triliun. 

Guna memperluas jangkauan layanan secara masif, pemerintah juga menambah alokasi sasaran bagi 16.075 satuan PAUD di tanah air melalui skema Anggaran Belanja Tambahan atau ABT.

Langkah strategis ini diawali dengan pembukaan Kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau PKS Program Revitalisasi PAUD Angkatan 29 di Hotel Harris Ciumbuleuit, Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Acara yang berlangsung hingga Sabtu (11/7/2026) ini mengundang 238 Kepala Satuan PAUD dari 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang merupakan calon penerima bantuan pemerintah tersebut.

Agenda Transformasi Pendidikan 

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Dasar, dan Menengah, Kurniawan, menegaskan bahwa pemenuhan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan secara bertahap merupakan agenda prioritas dalam transformasi pendidikan nasional. 

Hal ini selaras dengan mandat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“Pemerintah berkomitmen meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang anak usia dini hingga menengah. Fokus kami adalah menyediakan sarana esensial yang berkualitas, aman, dan nyaman bagi anak-anak. Anggaran besar ini disalurkan langsung agar ekosistem belajar yang ideal dapat segera terwujud di berbagai pelosok daerah,” ujar Kurniawan dalam pengarahannya saat membuka acara secara resmi, Kamis sore.

Kurniawan menambahkan, revitalisasi sarana fisik ini juga menjadi penopang kebijakan krusial lainnya, seperti program Wajib Belajar 13 Tahun. Kebijakan ini menitikberatkan pada perluasan akses satu tahun pra-Sekolah Dasar serta penguatan kualitas kelembagaan di daerah afirmasi 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). 

Selain itu, infrastruktur yang mumpuni akan mendukung pelaksanaan program pendukung seperti penyediaan Makanan Bergizi Gratis, penguatan kesehatan sekolah melalui UKS, hingga percepatan digitalisasi pembelajaran dan literasi sains dan teknologi sejak dini.

Dalam laporan pelaksanaan, bimbingan teknis ini dirancang untuk membekali Tim Pelaksana Pembangunan di Sekolah (P2SP) agar memiliki pemahaman yang utuh mengenai tata kelola bantuan. Para peserta difasilitasi oleh narasumber lintas sektor yang kompeten, mulai dari Widyaprada Ahli Utama, Kejaksaan Agung RI, Balai SDSP Kemendikdasmen, akademisi, hingga tim teknis kementerian. 

Mereka mendapatkan pembekalan ketat seputar mekanisme belanja melalui aplikasi SIPLah dan SILAB, pengelolaan keuangan dan pajak, tata cara dokumentasi, hingga aspek akuntabilitas keuangan.

Setelah dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan PKS ditandatangani, satuan PAUD penerima manfaat diminta segera mengaktivasi rekening untuk menerima penyaluran dana. 

Gunakan Prinsip Swakelola 

Mekanisme pelaksanaan fisik di lapangan diwajibkan menggunakan prinsip swakelola dengan memberdayakan masyarakat sekitar sekolah. Pemerintah juga menerapkan pengawasan ketat, di mana setiap satuan pendidikan diwajibkan menyimpan seluruh bukti pembukuan, perpajakan, dan administrasi laporan berkala hingga minimal 10 tahun ke depan sebagai jaminan transparansi dan akuntabilitas hukum.

Direktur PAUD menyebutkan pada tahun 2026 ini Direktorat PAUD memiliki beberapa program prioritas yang sedang kami jalankan, dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan nasional, antara lain:

Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan secara bertahap dan terukur.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bagian yang mendukung program prioritas nasional Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan yang Berkualitas,” ujarnya.

Pada tahun 2026 ini, pemerintah akan melakukan revitalisasi sarana prasarana satuan pendidikan yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah; dan
2. Menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman. 

Digitalisasi Pembelajaran Satuan Pendidikan

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2025 juga mendorong kualitas sumber daya manusia melalui percepatan pelaksanaan Digitalisasi Pembelajaran. 

Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesehatan Sekolah, melalui Penanaman Karakter 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat), Pagi Ceria (Menyanyikan lagu indonesia raya, Senam anak indonesia Hebat, Berdoa), Dukungan Makanan Bergizi Gratis dan Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan, dimana pada PAUD dititikberatkan pada perluasan akses 1 tahun pra SD serta penguatan pendidikan nonformal dan informal.

Dikatakan ada banyak strategi yang dilakukan untuk menciptakan PAUD bermutu untuk semua dari sisi pemenuhan akses, kualitas dan tata kelola.

• Peningkatan daya tampung : PAUD-SD Satu Atap, USB, RKB
• Program Afirmasi di daerah 3T : Guru kunjung, Pustaka mainan, pojok baca
• Peningkatan Mutu : Akreditasi satuan PAUD, penguatan pembelajaran, Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan), penyediaan Layanan PAUD HI
• Penguatan Tata kelola : Penguatan kebijakan dan regulasi, Penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor

Penguatan Pendidikan Literasi, Numerasi, Sains dan Teknologi, yaitu pendidikan matematika, sains dan teknologi sejak usia dini dan peningkatan kecakapan literasi

 

Peliput : Azriel  Aufa 
Penyunting: Eko B Harsono