PAUDPEDIA  — “Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah?”

Kalimat semacam itu masih kerap terdengar, mengomentari ketidakpuasan atas pelayanan di instansi pemerintah. Kenyataannya, boleh jadi, tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi kesan semacam itu masih sering dijadikan bahan candaan sebagian masyarakat. Ibarat nila setitik atau dua titik, rusak susu sebelanga. Itulah yang terjadi.

Apa boleh buat, tidak mudah membersihkan nila di dalam sebelanga susu. Tidak semudah membalik telapak tangan. Sama tidak mudahnya mengubah kesan kurang simpati sebagian masyarakat yang terlanjur kurang puas dengan pelayanan di instansi pemerintah. Saban menemukan hambatan saat berhubungan dengan pelayanan publik, kesan itu muncul kembali.

Mengubah kesan yang terlanjur negatif tidak cukup hanya dengan pernyataan dan bantahan. Diperlukan upaya dan kesungguhan untuk melakukan perbaikan pelayanan. Dibutuhkan niat dan langkah nyata untuk melakukan pembenahan. Itu pun harus dengan terencana dan terukur.

Rencana yang terencana dan terukur, misalnya, dengan menyusun standar pelayanan yang menjadi panduan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna layanan. Akan lebih baik lagi bila penyusunan standar pelayanan melibatkan partisipasi masyarakat dan pengguna layanan dalam penyusunan standar pelayanan.

Langkah itu Itulah yang dilakukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Dasar dan Menengah. Selama dua hari, 26 dan 27 Februari 2025, Direktorat PAUD membahas rancangan Buku Saku Standar Pelayanan dengan melibatkan jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengelola PAUD. Pelibatan unsur media, LSM, dan pengelola dalam uji publik untuk meminta saran dan kritik demi mencapai pelayanan publik yang prima, pelayanan yang terbaik.

Pembahasan mencakup Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Standar Pelayanan Konsultasi  Program, Standar Pelayanan Permohonan Bahan Ajar, Standar Pelayanan Unit Layanan Tamu, juga Penangann Pengaduan, Saran, dan Masukan. Semua dibahas dengan teliti, tak hanya substansi dan kalimat, bahkan kata demi kata.

Ini langkah nyata menuju pelayanan publik yang prima. Langkah ini sejalan dengan pesan Menteri Pendidikan dan Menengah Abdul Mu’ti dalam berbagai kesempatan. Menteri Mu’ti menekankan agar para pegawai senantiasa menciptakan suasana kerja dan sistem berorganisasi yang Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, Harmonis (RAMAH).

Responsif artinya senantiasa tanggap dan peka terhadap perubahan, perkembangan, dinamika, permasalahan, aspirasi masyarakat dengan cepat, tepat, solutif dan bermartabat. Akuntabel agar kementerian ini beserta seluruh jajarannya berusaha menerapkan tata kelola, tata kerja, dan kinerja yang transparan, terbuka, bersih, dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat, maslahat, dan berkelanjutan. Melayani, pegawai berusaha bekerja sebagai ibadah kepada Tuhan, mengabdi kepada bangsa dan negara, membantu mempermudah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Adaptif,  berusaha untuk senantiasa menyesuaikan, mengadopsi, dan memperbaiki sistem, pola pikir, meningkatkan motivasi, dan kepribadian sesuai dengan perubahan, tantangan, dan menjawab masa depan dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum perundang-undangan dan berpijak pada nilai-nilai luhur dan budaya bangsa. Harmonis, berusaha membangun, membina, dan mengembangkan hubungan kerja yang baik dengan semangat kekeluargaan, kemitraan, kerja sama, toleransi, gotong royong, dan relasi yang profesional kolektif kolegial.

Sistem organisasi yang RAMAH, seperti kerap dipesankan Menteri Mu’ti, termasuk di dalamnya menciptakan pelayanan publik yang prima. Direktorat PAUD sudah melangkah ke arah itu. Langkah ini lambat laum akan mengubah kesan minor publik terhadap pelayanan birokrasi. Umpatan, “Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah” dengan sendirinya tinggal cerita, bagian dari masa lalu.

Penulis : Burhanudin Bella, Wartawan Senior dan mantan Redaktur Pelaksana di  Harian Nasional dan Harian Republika