Indeks Kualitas Lingkungan Belajar PAUD dan Transisi PAUD ke SD Naik Signifikan, Kemendikdasmen Alokasikan Rp 61,1 Triliun untuk Transformasi Pendidikan

Berita 2026-09-01 | 07:00:00

JAKARTA, PAUDPEDIA — Penguatan fondasi pendidikan sejak usia dini melalui peningkatan transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) menjadi indikator krusial dalam peta jalan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah yang memandang pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan investasi strategis jangka panjang untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa perbaikan layanan pendidikan telah menunjukkan tren positif yang signifikan. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026), Mendikdasmen memaparkan bahwa transisi peserta didik dari jenjang PAUD ke SD meningkat menjadi 66,15 persen pada tahun 2025, naik dari 63,81 persen pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini disertai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Belajar PAUD yang kini mencapai angka 65,15.

"Capaian tersebut menjadi pijakan kuat bagi kami untuk melanjutkan transformasi pendidikan pada 2027. Perencanaan tahun depan merupakan kelanjutan dari upaya yang telah berjalan, dengan penguatan intervensi pada bidang yang berdampak langsung terhadap peserta didik, guru, dan satuan pendidikan," ujar Abdul Mu’ti.

Perluasan Akses Layanan Pendidikan

Selain fokus pada jenjang awal, akses pendidikan secara keseluruhan juga mengalami perluasan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7–18 tahun tercatat naik menjadi 93,13 persen, dibandingkan 92,37 persen pada 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses pendidikan terus membuahkan hasil, memastikan lebih banyak anak Indonesia dapat mengenyam bangku sekolah.

Dari sisi kualitas pembelajaran, standar literasi mencapai ketercapaian 67,94 persen, sementara numerasi berada di angka 62,53 persen. Meskipun demikian, tantangan masih terlihat pada aspek karakter dan iklim sekolah, di mana indeks kategori baik untuk keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan baru tercatat sebesar 42,66 persen.

Di sektor pendidikan vokasi, relevansi dengan dunia kerja semakin menguat. Serapan kerja lulusan vokasi yang bekerja kurang dari satu tahun setelah lulus meningkat menjadi 74,60 persen, naik dari 71,83 persen.

Anggota Komisi X DPR RI, Denny Cagur, memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai peningkatan APS dan serapan kerja vokasi sebagai bukti nyata upaya pemerataan akses dan peningkatan kompetensi lulusan yang siap bersaing.

Untuk mempertahankan momentum ini, Kemendikdasmen memperoleh pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp61,10 triliun, atau meningkat Rp2,86 triliun dari pagu indikatif sebelumnya.

Rp 9,28 T Untuk Program Revitalisasi

Dana terbesar dialokasikan untuk Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) senilai Rp55,5 triliun. Alokasi ini mencakup Rp9,28 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan,Rp5 triliun untuk inisiatif wajib belajar dasar tanpa biaya, serta Rp7,21 triliun untuk pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi.

Pemerintah juga menaruh perhatian besar pada kesejahteraan pendidik dan bantuan bagi siswa miskin. Sebanyak Rp14,09 triliun dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN, sementara Rp13,79 triliun diperuntukkan bagi Program Indonesia Pintar (PIP). Digitalisasi pembelajaran juga mendapat porsi signifikan sebesar Rp5,83 triliun.

Abdul Mu’ti menekankan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan membutuhkan kolaborasi semesta. Dengan dukungan penuh dari legislatif, Kemendikdasmen bertekad memastikan setiap anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, dan relevan, guna membentuk jati diri bangsa yang kuat menuju Indonesia Maju.

 

Penulis : Eko B Harsono

Sumber: Siaran Pers BHKM Kemendikdasmen