Finalisasi Dokumen Perencanaan Revitalisasi PAUD Angkatan ke-55, “Tiap Rupiah Keringat dan Pajak Rakyat. Amanah dan Integritas Kepala Sekolah PAUD Dipertaruhkan”

Berita 2026-08-07 | 10:00:00

MAKASSAR PAUDPEDIA — Kamis (6/8) sore, ruang pertemuan Hotel Claro di Kota Makassar terisi penuh oleh 268 kepala satuan pendidikan PAUD/TK yang datang dari lima provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, hingga Papua Pegunungan. Mereka berkumpul dalam kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-55.

“Di tangan bapak dan ibu Kepala Sekolah yang saat ini terpilih akan melaksanakan pembangunan sekolah tertinggal harapan puluhan ribu anak usia dini yang selama ini belajar di ruang-ruang yang atapnya bocor, lantainya retak, atau belum memiliki fasilitas sesuai standar,” ujar Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD, Dr. Abdul Kahar, M.Pd., membuka kegiatan dengan menegaskan bahwa program ini bukan sekadar perbaikan bangunan.

“Revitalisasi adalah menghadirkan lingkungan belajar yang aman, sehat, nyaman, dan inklusif. Setiap rupiah yang dikirimkan langsung ke sekolah adalah amanah sekaligus investasi bagi masa depan anak-anak kita,” ujarnya di hadapan para peserta.

Tidak Boleh Ada Kontraktor

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Hari Guru Nasional tahun lalu: tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh ada sekolah yang tidak memiliki WC.

Dana dikirim langsung ke sekolah-sekolah melalui skema bantuan pemerintah, dikelola secara mandiri dengan pelibatan masyarakat. Tidak ada perantara kontraktor yang memakan biaya tambahan.

Secara nasional, program ini menargetkan perbaikan fasilitas di 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026, dengan komitmen menyelesaikan seluruh perbaikan sekolah di Indonesia hingga akhir tahun 2028. Khusus jenjang PAUD saja, disiapkan anggaran sebesar Rp13,5 triliun untuk 16.075 satuan pendidikan.

Dari jumlah itu, sekitar 174.000 satuan pendidikan di seluruh negeri tercatat memiliki ruang-ruang dalam kondisi rusak sedang hingga berat, dan lebih dari 219.000 satuan belum memiliki prasarana yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Kehadiran para kepala sekolah di Makassar menjadi bukti bahwa perubahan itu kini mulai bergerak dari daerah. Dokumen yang mereka finalisasi bukan sekadar berkas administrasi.

Di dalamnya tertuang rencana rehabilitasi ruang kelas, pembangunan fasilitas sanitasi, hingga penyediaan area bermain yang aman — semuanya disusun sesuai kondisi nyata di lapangan. Setelah dokumen disahkan dan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani, dana tahap pertama sebesar 70 persen akan segera disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan.

Pelaksanaannya pun berbeda dari cara-cara yang selama ini biasa dilakukan. Sekolah akan membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan yang melibatkan warga masyarakat, orang tua, dan tokoh adat.

Mereka merekrut tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai perencana dan pengawas pekerjaan. Tenaga kerja yang dibawa adalah warga sekitar, bahan bangunan dibeli dari pedagang lokal.

Gerakan Ekonomi Desa

Setiap pembangunan tidak hanya memperbaiki gedung sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa. Diperkirakan sekitar 20–30 juta Hari Orang Kerja akan terserap, memberi dampak ekonomi bagi ribuan desa di seluruh Indonesia.

“Partisipasi masyarakat bukan sekadar cara menghemat biaya. Tanpa biaya tambahan untuk kontraktor, tanpa praktik-praktik yang tidak sehat, dana bisa digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan nyata. Lebih dari itu, masyarakat akan merasa memiliki sekolah tersebut. Mereka yang ikut membangun akan menjaganya dengan sepenuh hati,” jelas Kahar.

Namun, tanggung jawab yang dipikul tidaklah ringan. Dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan dengan bukti yang sahih, setiap kemajuan pekerjaan didokumentasikan, dan laporan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Kepercayaan yang diberikan pemerintah harus dijawab dengan kinerja. Bantuan harus dijawab dengan manfaat. Anggaran harus dipertanggungjawabkan dengan benar. Penyalahgunaan bukan sekadar pelanggaran aturan — itu adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, para kepala sekolah meninggalkan ruangan tidak hanya membawa dokumen yang telah ditandatangani, tetapi juga membawa tekad baru. Mereka pulang ke desa-desa masing-masing, membawa dana yang akan dikelola sendiri, membangun sekolah bersama tetangga sendiri, demi satu hal sederhana: agar anak-anak Indonesia, dari Sulawesi hingga Papua, dapat tumbuh dan belajar di ruang yang layak, aman, dan penuh harapan.

 

Penulis : Eko B Harsono