Dr Didik Suhardi M.Pd :”Revitalisasi PAUD Bertumpu pada Manajemen Berbasis Sekolah, Swakelola Dorong Kemandirian dan Partisipasi Publik”

Berita 2026-08-14 | 07:00:00

MEDAN, PAUDPEDIA — Pemerintah berkomitmen meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Program revitalisasi sekolah ini dilakukan secara masif di semua jenjang pendidikan dengan skema swakelola berbasis sekolah.

​Melalui skema ini, bantuan dana pemerintah diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat serta menjamin pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan ”Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan ke-66” di Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini diikuti oleh 303 Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari wilayah Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Acara pembukaan dihadiri oleh Kepala Subbagian Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Utara, Bastian Derajat Pulungan, serta Widyaprada Ahli Madya Direktorat PAUD, Untung Wismoyo.

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Dr. Didik Suhardi, M.Pd., menegaskan bahwa penggunaan skema swakelola merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap tingginya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan.

Dikatakan skema ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi manajemen berbasis sekolah (school-based management).

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi dan kewenangan penuh kepada tingkat satuan pendidikan untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi sumber daya serta anggaran secara mandiri.

“Kaitannya dengan revitalisasi satuan pendidikan bergeser dari pola kontraktual birokratis ke skema swakelola murni berbasis partisipasi masyarakat. Jadi sangat dilarang dalam pelaksanaan pembangunan kepala sekolah mengkontrakan pelaksanaan revitalisasi,” ujarnya.

Prinsip dasar manajemen berbasis sekolah adalah menempatkan satuan pendidikan sebagai pihak yang paling paham atas masalahnya sendiri dan paling tahu cara menyelesaikannya. “Karena itu, dana bantuan ini sifatnya stimulus atau perangsang agar sekolah dapat menggali potensi dukungan dari masyarakat, baik dari kalangan pengusaha, alumni, maupun tokoh daerah,” ujar Didik.

Didik menambahkan, skema bantuan ini sejalan dengan realitas di lapangan, di mana hampir 95 persen satuan PAUD di Indonesia didirikan dan diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara itu, hanya sekitar 5 persen yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Selain pembenahan sarana fisik, Didik menekankan bahwa program revitalisasi ini terintegrasi dengan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang merupakan prioritas dalam kerangka Asta Cita pemerintah.

Kementerian juga terus mendorong para guru PAUD yang belum berpendidikan S-1 atau D-4 untuk mengikuti program peningkatan kualifikasi—salah satunya melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan beasiswa pemerintah—agar kompetensi mengajar makin terjamin.

Fokus Utama Pembentukan Fondasi Karakter

Di sisi metode pembelajaran, Didik mengingatkan agar proses edukasi di tingkat PAUD tetap memprioritaskan esensi bermain yang aman dan menyenangkan. Poin utamanya bukan menitikberatkan pada calistung (membaca, menulis, berhitung), melainkan pada pembentukan karakter dasar, seperti kejujuran, kemandirian, toleransi, dan kesehatan fisik anak.

Dalam perspektif jangka panjang, penataan PAUD menjadi fondasi penting dari skema wajib belajar. Anak-anak yang melewati jenjang PAUD terbukti memiliki kesiapan belajar yang jauh lebih baik saat memasuki sekolah dasar (SD).

Oleh sebab itu, daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang masih di bawah 95 persen diimbau segera merumuskan program wajib PAUD. Bagi daerah yang APK PAUD-nya sudah tinggi, kebijakan kepemilikan sertifikat PAUD bahkan dapat diterpakan sebagai salah satu syarat masuk jenjang SD.

Melalui sinergi antara pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat luas, program revitalisasi ini diharapkan mampu melahirkan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan berdampak nyata bagi tumbuh kembang generasi emas Indonesia.

Dalam bagian akhir sambutannya, Didik Suhardi mengatakan kaitan MBS dengan Revitalisasi Satuan Pendidikan Swakelola yaitu;

• Penyaluran dana langsung: Anggaran revitalisasi ditransfer langsung ke rekening sekolah tanpa perantara pihak ketiga atau kontraktor besar.
• Pelaksanaan mandiri: Sekolah membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) untuk merancang dan mengeksekusi perbaikan sarana fisik.
• Pelibatan masyarakat lokal: Menggerakkan ekonomi warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pembelian material di wilayah setempat.
• Tanggung jawab kepala sekolah: Kepala sekolah memikul peran ganda sebagai pemimpin pendidikan sekaligus penanggung jawab tunggal atas akuntabilitas keuangan.

 

Peliput : Eko B Harsono