Bimtek Finalisasi Dokumen Perencanaan dan PKS Revitalisasi PAUD Angkatan ke-60, Kepala Sekolah Dituntut Jujur dan Berani Menolak Korupsi dan Memberi Gratifikasi

Berita 2026-08-12 | 06:25:00

SURABAYA, PAUDPEDIA — Kepala sekolah dan pengelola lembaga pendidikan dituntut untuk senantiasa amanah, jujur, serta bertanggung jawab dalam mengelola bantuan pemerintah. Sikap tegas dalam menolak segala bentuk praktik korupsi dan menutup rapat celah kecurangan menjadi kunci utama agar program revitalisasi pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), berjalan tepat sasaran serta terhindar dari persoalan hukum.

Pesan tegas tersebut mengemuka dalam pembukaan kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaandan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Program Revitalisasi Satuan PAUD Angkatan 60 yang berlangsung di Novotel Samator Surabaya Timur, Jawa Timur, 10–12 Agustus 2026.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 261 peserta yang berasal dari 40 kabupaten/kota di lima provinsi, yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Bali.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabel

Kepala Bagian Umum Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Dr. Rizqi, M.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas anggaran. Langkah pengawasan ini turut diperkuat melalui kerja sama strategis dengan lembaga Kejaksaan guna mencegah timbulnya potensi kerugian negara.

Rizqi menggarisbawahi bahwa bantuan perangkat digital yang diberikan pemerintah ke satuan pendidikan wajib dimanfaatkan secara optimal di dalam kelas. Pengabaian terhadap sarana teknologi tersebut berisiko dikategorikan sebagai pemborosan keuangan negara.

"Kalau tidak dimanfaatkan, nanti dianggap sebagai pemborosan dan kerugian negara. Padahal perangkat secanggih ini disalurkan untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas bagi murid-murid. Oleh karena itu, ketika Bapak dan Ibu sudah menerima sarana digitalisasi, manfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas," tegas Rizqi.

Pendidikan Karakter dan Kepatuhan Aturan

Selain aspek tata kelola dan digitalisasi, penguatan pendidikan karakter anak usia dini menjadi fokus krusial. Pemanfaatan teknologi di sekolah hendaknya diimbangi dengan pembentukan disiplin, kreativitas, serta penanaman tujuh kebiasaan baik sejak dini.

Pola ini disiapkan agar para peserta didik memiliki daya saing global di masa depan.

"Generasi dari jenjang PAUD inilah yang kelak menggantikan posisi kita. Mereka harus dibentuk menjadi generasi hebat yang mampu bersaing secara positif dan kompetitif di tingkat internasional," ujar Rizqi.

Patuhi Dokumen Perencanaan

Menutup arahannya, Rizqi memperingatkan seluruh satuan pendidikan agar mematuhi dokumen perencanaan Program Revitalisasi PAUD yang telah disepakati.

Seluruh klausul pengerjaan terikat secara hukum dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), sehingga tidak boleh ada penyimpangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan.

"Perencanaan yang disusun di sini sifatnya final dan diikat dengan perjanjian kerja sama. Berarti ini terikat legalitasnya. Tidak boleh ada yang menyimpang dari perencanaan yang ada. Laksanakan pekerjaan fisik dan administratif sesuai kenyataan di lapangan serta aturan yang berlaku," kata Rizqi.

 

Peliput : Firmansyah

Penyunting: Eko B Harsono